Real Count KPU Terbaru: Markus Horison Tertinggal

Mantan pemain Timnas Indonesia Markus Horison masih tertinggal dalam penghitungan suara berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat pukul 13.00 WIB.

Markus ikut bertarung dalam perebutan kursi DPRD Kota Bandung. Markus maju lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Namun berdasarkan real count KPU, perolehan suara Markus masih belum memuaskan. Markus baru meraih 21 suara.

Perolehan 21 suara itu sendiri menempatkan Markus di nomor urut kelima dalam daftar perolehan suara di antara kader PDI Perjuangan. Markus ada di bawah Isa Subagdja (114), Vivi Sa'adiah (83), Lenny (32), dan Herman Budiyono (24).

Secara keseluruhan, caleg-caleg yang ada di posisi teratas dalam pertarungan perebutan kursi DPRD Kota Bandung saat ini sudah mencatat ratusan suara.

Namun hasil akhir pemilihan suara DPRD Kota Bandung tempat Markus Horison bertarung belum bisa ditebak sepenuhnya. Pasalnya data yang masuk saat ini baru 2,42 persen. Baru 25 TPS yang telah dihitung dari total 1031 TPS yang ada.

Markus Horison adalah salah satu kiper tenar Indonesia di era akhir 2000-an dan awal 2010-an. Markus mulai melejit namanya bersama PSMS Medan. Hal itu yang kemudian turut mengantar namanya menuju Timnas Indonesia.

Selain PSMS, Markus Horison juga membela sejumlah klub besar Indonesia mulai dari Persik kediri, Arema, Persib Bandung, dan PSM Makassar.

Hingga Jumat siang, salah satu mantan pemain Timnas Indonesia yang mendapat suara terbanyak di partai masing-masing adalah Atep. Mantan pemain Persib Bandung itu menduduki peringkat pertama dalam real count KPU pemilihan legislatif DPRD dari Partai PAN untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV.

Atep berhasil mendapat 2.443 suara di PAN. Jumlah suara yang masuk hingga Jumat (16/2) pukul 12.00 untuk penghitungan Jawa Barat IV baru 2b2 TPS dari 7.278 TPS atau baru 3,87 persen.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hasil Pemilu 2024 dari KPU masih mendapat sejumlah sorotan karena ada kejanggalan sejumlah data-data. KPU dalam konferensi pers pada Kamis (15/2) lalu juga sudah menyatakan akan mengoreksi bila ada temuan ketidaksesuaian antara Sirekap dengan hitung manual KPU.

Selain itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa Sirekap bukan penentu rekapitulasi. Penentu hasil Pemilu adalah penghitungan manual.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

[Gambas:Video CNN]