Pengamat: Naturalisasi Zijlstra Penting untuk Timnas, Jangan Ditunda

Pengamat sepak bola nasional, Indriyanto Nugroho menyoroti naturalisasi Mauro Zijlstra merupakan hal penting bagi Timnas Indonesia. Ia berharap proses perubahan status warga negara pemain yang bersangkutan tidak berlarut-larut.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu berpendapat, dengan usia yang muda Mauro Zijlstra bakal jadi aset berharga bagi skuad Garuda. Terlebih saat ini tim Merah Putih dipandang butuh sosok striker murni.

"Usianya masih sangat muda, biarkan Mauro berkembang di Eropa juga. Paling tidak untuk ke depannya harus bisa adaptasi, apalagi masih 20 tahun," kata Indriyanto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/7).

"Mungkin bisa saja di U-23 dulu di Timnas supaya lebih matang. Tapi proses naturalisasi ini jangan ditunda lagi," ia menambahkan.

Indriyanto beralasan, lini depan Timnas Indonesia perlu berbagai opsi untuk merangsek pertahanan lawan. Saat ini sosok juru gedor terpaku ke Ole Romeny semata.

"Sebenarnya [kehadiran Mauro Zijlstra] boleh juga untuk antisipasi striker kita. Saat ini hanya Ole Romeny yang di atas rata-rata," ucapnya.

"Kehadiran Mauro bisa memperkaya opsi. Kemampuan Ole Romeny yang kita tahu, di posisi false nine juga bisa dia. Lini depan kita banyak opsi dan variasi yang bisa dimaksimalkan di putaran keempat," tegasnya.

Sebelumnya, kabar naturalisasi Mauro Zijlstra disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir setelah pertandingan Timnas Putri Indonesia melawan Pakistan di Kualifikasi Piala Asia 2026.

"Nanti ada striker muda, Mauro (Zijlstra). Kita tahu tim nasional (putra) kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti," kata Erick di Tangerang, Rabu (2/7).

"Saya sudah kirim surat ke pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih pak Menpora. Nanti dari pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu bisa ke Mensesneg. Dan, tentu dapat dukungan bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya," jelas Erick.

[Gambas:Video CNN]