Kemenhub: Pembatasan Tarif Demi Keselamatan Penumpang

Jakarta, CNN Indonesia -- Penetapan batas tarif oleh Kemenhub dilakukan agar penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi lebih bertanggungjawab soal keselamatan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hindro Surahmat. 

"Pasti orang tidak mau murah dengan kecelakaan. Karena apa (ditentukan tarif) itu esensinya kepada perlindungan dan juga keselamatan," kata Hindro di kantornya, kawasan Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Soal penetapan tarif, pemerintah membaginya menjadi dua skema yaitu tarif batas atas dan bawah. Hindro menjelaskan batas atas dan bawah dalam tarif ini tak ubahnya seperti dunia penerbangan. Dengan biaya terendah, penumpang tidak memperoleh kenyamanan seperti mendapat makan dan minum selama penerbangan.

Lihat juga: Kemenhub Berkeras Tetap Batasi Tarif Taksi Online

"Tetapi safety tetap terjaga. Batas bawah adalah esensi perlindungan keselamatan," ujar dia.

Seperti pada sebuah cerita anekdot, ia menuturkan, saat ada penumpang becak yang menawar tarif serendah mungkin hingga disepakati Rp1.000 satu kali perjalanan. Namun belum sampai ke lokasi, becak terlibat kecelakaan.

"Penumpang marah, ama pengemudinya malah dibilang masa iya bayar Rp1.000 mau sekalian selamat. Makanya itu dalam dunia transportasi, murah itu bukan segalanya ya," kata dia.

Saat ini sesuai dengan revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum Tidak dalam trayek, penyedia jasa seperti Gojek, Uber dan Grab tidak lagi dapat menaik-turunkan argo sesuka hati.

Lihat juga: Alasan Menhub Tetap Batasi Tarif Taksi Online

Besaran tarif yang diatur oleh Kemenhub untuk taksi online berkisar Rp3.500 - Rp6.000 per kilometer untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua tarifnya berkisar Rp3.700 sampai Rp6.500.

Besaran tarif batas bawah dan batas atas itu tertuang di Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e.

"Boleh ditetapkan tapi sesuai dengan batas atas dan bawah. Kalau keluar dari situ ya salah. Misal Rp3.500 perkilo dia kasih seribu itu tidak boleh," kata Hindro. (eks)