ESDM Yakin Kendaraan Listrik Mampu Ubah Ekonomi Global

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menyatakan kendaraan listrik bakal menjadi salah satu unsur penting yang dapat mengubah ekonomi global di masa depan.

"Menurut saya ekonomi baru di masa mendatang dalam waktu yang sangat dekat itu ada tiga, yaitu pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), kendaraan listrik, dan bisnis online," kata Jonan mengutip situs resmi Kementerian ESDM.

Menurut Jonan pemerintah saat ini terus membangun pembangkit listrik berbasis EBT. Pada 2017, kapasitas pembangkit EBT nasional telah meningkat sebesar 3,4 persen, sebesar 9,1 Gigawatt (GW) dari 8,8 GW di tahun 2016.

Lihat juga: Mendag Minta OJK Longgarkan Aturan Usaha Kredit Mikro

Pemerintah juga menggenjot pembangunan infrastruktur EBT selama 2018 melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap tahap 1 dan rencana pengembangan tahap 2, PLTB Jeneponto, PLTB Tanah Laut, PLT Arus Laut Larantuka, PLTS Terapung Cirata, PLTM Wadubori hingga PLTMH Warabiai.

Terkait kendaraan listrik, Ia mengatakan jajarannya telah merancang aturan khusus yang tertuang Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Proyeksinya, terjadi peningkatan populasi kendaraan bertenaga listrik atau hibrid pada 2025 sebesar 2.200 unit mobil dan 2,1 juta unit sepeda motor.

Pemerintah juga sedang merancang Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan yang sudah memasuki tahap finalisasi.

Lihat juga: Penyaluran Pinjaman Fintech Tembus Rp2,5 Triliun di 2017

Ke depan, dunia perbankan juga diprediksi juga akan mulai ikut tergeser. Keberadaan bank secara fisik akan berubah wujud menjadi lebih sederhana melalui sistem online. "Nanti 10 tahun lagi akan habis (fisik perbankan) ini," ungkap Jonan.

Selanjutnya, tantangan terbesar ke depan yang dihadapi menurut Jonan adalah bagaimana memberikan akses energi kepada semua lapisan masyarakat dengan harga terjangkau.

"Ini tantangan besar kita bagaimana menjalankan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Bapak Presiden bilang," tutup Jonan. (mik)