Mercedes-Benz Indonesia Angkat Suara Usai 'Dipecat' Gaikindo
Tim CNN Indonesia | CNN Indonesia
Selasa, 20 Feb 2018 09:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden dan CEO Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Roelof Lamberts angkat bicara usai keputusan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 'memecat' MBDI sebagai anggota mencuat ke permukaan.
Lamberts mengatakan pihaknya merasa terkejut atas munculnya surat tersebut, terlebih surat itu telah tersebar luas di media. MBDI menerima surat keputusan Gaikindo itu sejak pekan lalu, atau lebih tepatnya pada 15 Februari.
"Saya sudah baca di media, surat itu keluar entah bagaimana, yang jelas mengejutkan kami," kata Lamberts kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di kantornya, Senin (19/2).
Sebelum menjadi ramai dan akhirnya 'dikeluarkan' sebagai anggota, dia menjelaskan awal mula kasusnya dengan Gaikindo.
MBDI sendiri diketahui terakhir kali menyetorkan data wholesales (penjualan pabrik ke dealer) pada April tahun lalu. Perbedaan penafsiran soal data dalam aturan tentang pajak nampaknya menjadi masalah antara Gaikindo dan MBDI.
Ketentuan soal data itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK Tahun 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
Dalam peraturan itu disebutkan soal data produsen otomotif, yakni terdiri dari produksi kendaraan bermotor; data penjualan lokal kendaraan bermotor; data penjualan ekspor CBU; data penjualan ekspor CKD; data penjualan ekspor komponen; dan data impor CBU.
PMK itu menyatakan informasi yang dimaksud terkait dengan sejumlah kategori itu paling sedikit memuat beberapa data. Ini terdiri dari bulan produksi; kategori; subkategori; merek; dan model.
Khusus model, informasi yang diminta adalah hanya sampai penamaan model utama, tak sampai ke varian.
MBDI akhirnya memilih absen dengan tidak lagi menyertakan data wholesales karena terdapat perbedaan persepsi antara Gaikindo dengan kebijakan dari Daimler, perusahaan otomotif sekaligus pengendali MBDI yang berbasis di Jerman.
Lamberts menyatakan PMK tersebut tidak mewajibkan produsen otomotif menyerahkan data detail.
"Di sinilah perselisihan mendasar itu. Gaikindo bersikeras menerbitkan data rinci dan Daimler bilang, kami tidak bisa. Oleh karena itu, kami harus mencari solusinya," ujarnya.
Sikap soal Keputusan Gaikindo
Lambert mengatakan pihaknya masih mengharapkan Gaikindo tetap mendukung MBDI sebagai anggota dalam asosiasi tersebut. Dia mengharapkan kedua belah pihak dapat berdialog lebih lanjut.
Dia juga menuturkan MBDI belum pernah diberikan peringatan sebelumnya terkait dengan 'pemecatan' tersebut. "Kami belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya," kata Lambert.
Pada awal bulan ini, MBDI, Gaikindo dan pemerintah pernah bersepakat bahwa data penjualan MBDI akan diserahkan ke Kementerian Perindustrian, bukan lagi ke Gaikindo. Kesepakatan itu menyatakan bahwa kementerian akan memberikan satu tautan dalam situsnya terkait dengan data otomotif.
Lambert menuturkan praktik yang dilakukan selama ini di pelbagai negara adalah menyerahkan data hanya kepada pemerintah, bukan kepada asosiasi.
Terkait dengan sikap pemerintah, Lambert menuturkan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Perindustrian terkait dengan pengungkapan data tersebut.
"Yang dibutuhkan adalah surat dari kementerian, yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan data pada level ini," katanya. (asa)
Lamberts mengatakan pihaknya merasa terkejut atas munculnya surat tersebut, terlebih surat itu telah tersebar luas di media. MBDI menerima surat keputusan Gaikindo itu sejak pekan lalu, atau lebih tepatnya pada 15 Februari.
"Saya sudah baca di media, surat itu keluar entah bagaimana, yang jelas mengejutkan kami," kata Lamberts kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di kantornya, Senin (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum menjadi ramai dan akhirnya 'dikeluarkan' sebagai anggota, dia menjelaskan awal mula kasusnya dengan Gaikindo.
MBDI sendiri diketahui terakhir kali menyetorkan data wholesales (penjualan pabrik ke dealer) pada April tahun lalu. Perbedaan penafsiran soal data dalam aturan tentang pajak nampaknya menjadi masalah antara Gaikindo dan MBDI.
Ketentuan soal data itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK Tahun 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
Dalam peraturan itu disebutkan soal data produsen otomotif, yakni terdiri dari produksi kendaraan bermotor; data penjualan lokal kendaraan bermotor; data penjualan ekspor CBU; data penjualan ekspor CKD; data penjualan ekspor komponen; dan data impor CBU.
PMK itu menyatakan informasi yang dimaksud terkait dengan sejumlah kategori itu paling sedikit memuat beberapa data. Ini terdiri dari bulan produksi; kategori; subkategori; merek; dan model.
Khusus model, informasi yang diminta adalah hanya sampai penamaan model utama, tak sampai ke varian.
MBDI akhirnya memilih absen dengan tidak lagi menyertakan data wholesales karena terdapat perbedaan persepsi antara Gaikindo dengan kebijakan dari Daimler, perusahaan otomotif sekaligus pengendali MBDI yang berbasis di Jerman.
Lamberts menyatakan PMK tersebut tidak mewajibkan produsen otomotif menyerahkan data detail.
"Di sinilah perselisihan mendasar itu. Gaikindo bersikeras menerbitkan data rinci dan Daimler bilang, kami tidak bisa. Oleh karena itu, kami harus mencari solusinya," ujarnya.
 Kegiatan di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Artho Viando) |
Sikap soal Keputusan Gaikindo
Lambert mengatakan pihaknya masih mengharapkan Gaikindo tetap mendukung MBDI sebagai anggota dalam asosiasi tersebut. Dia mengharapkan kedua belah pihak dapat berdialog lebih lanjut.
Dia juga menuturkan MBDI belum pernah diberikan peringatan sebelumnya terkait dengan 'pemecatan' tersebut. "Kami belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya," kata Lambert.
Lihat juga:Intip Performa Dua Mobil Baru Mercy |
Pada awal bulan ini, MBDI, Gaikindo dan pemerintah pernah bersepakat bahwa data penjualan MBDI akan diserahkan ke Kementerian Perindustrian, bukan lagi ke Gaikindo. Kesepakatan itu menyatakan bahwa kementerian akan memberikan satu tautan dalam situsnya terkait dengan data otomotif.
Lambert menuturkan praktik yang dilakukan selama ini di pelbagai negara adalah menyerahkan data hanya kepada pemerintah, bukan kepada asosiasi.
Terkait dengan sikap pemerintah, Lambert menuturkan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Perindustrian terkait dengan pengungkapan data tersebut.
"Yang dibutuhkan adalah surat dari kementerian, yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan data pada level ini," katanya. (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK