Brexit Ancam PHK 40.000 Karyawan Jaguar Land Rover

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaguar Land Rover (JLR) sedang dihantui 'perceraian' Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang resmi berpisah pada akhir Maret 2019. JLR mengantisipasi hubungan perdagangan yang tak mulus antara Inggris dari Uni Eropa berdampak pada 40 ribu karyawan terancam PHK.

Dikutip dari CNN.com, Jaguar Land Rover mengatakan, kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dapat memaksa perusahaan 'angkat kaki' dari Inggris akibat kemungkinan kenaikan tarif 1,2 miliar Pound Sterling (GBP) (US$1,59 miliar) atau sekitar Rp22,8 triliun.

"Kami sangat membutuhkan kepastian yang pasti untuk terus berinvestasi di Inggris dan menjaga para pemasok, pelanggan, dan 40.000 karyawan di Inggris," kata CEO Jaguar Land Rover Ralf Speth.

Lihat juga: Dua Range Rover Baru Goda Orang Kaya di Indonesia

Jumlah 40.000 karyawan itu belum termasuk 260.000 pekerja yang bekerja di pabrik pemasok suku cadang JLR.

Menurut Speth, JLR -yang dimiliki Tata Motors- punya rencana untuk investasi sebesar 80 miliar Pound Sterling (GBP) atau sekitar 1,5 kuadratriliun di Inggris dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Namun dengan kondisi saat ini, pihaknya khawatir akan membahayakan bisnis JLR ke depannya.

Dijelaskan Ralf bahwa JLR menggantungkan nasibnya pada pemerintah setempat. Jika Inggris dan Uni Eropa tidak ada kata kesepakatan pasca-brexit, berpotensi terjadinya penutupan pabrik lokal.

Lihat juga: Elon Musk Sindir Kinerja Pabrik Mobil Seperti Nenek Berjalan

"Hati dan jiwa Jaguar Land Rover ada di Inggris. Namun kami, dan mitra kami menghadapi masa depan yang tidak dapat diprediksi jika negosiasi Brexit tidak menciptakan perdagangan bebas," ucap Speth mengeluh.

Selain JLR, sejumlah manufaktur lain terancam masa depannya di Inggris, yaitu Aston Martin, Honda, Toyota, dan BMW Group. Pemerintah Inggris diharapkan mencari solusi agar industri otomotif tidak terganggu dengan Brexit.

Untuk diketahui, transisi akan dimulai pada hari Inggris keluar dari Eropa yakni 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020. Selama periode tersebut, Inggris tak akan lagi berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan di Eropa. (mik)