DPR Panggil Kemenhub Bahas Pembatasan Usia Kendaraan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis bakal memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait wacana pembatasan kendaraan pribadi maupun transportasi umum berdasarkan usia. Agenda pemanggilan akan dilakukan pekan depan.

"Itu sudah salah satu agenda yang dibahas. Jadi penjelasan Kementerian Perhubungan," kata Fary melalui telepon, Kamis (4/7).

Menurut Fary, DPR perlu meminta kejelasan dari Kemenhub terkait hal itu. Pihak DPR ingin mengetahui solusi yang tepat sebagai langkah lanjutan jika pembatasan usia kendaraan diterapkan.

Fary menjelaskan pemanggilan Kemenhub akan berbarengan dalam agenda evaluasi mudik lebaran 2019.

"Rencananya sekalian evaluasi mudik lebaran, dan agendanya sekalian bahas tentang itu," kata dia.

Lihat juga: Kemenhub Klarifikasi, Bantah Batasi Usia Kendaraan Pribadi

Fary mengatakan Indonesia sah saja membatasi kendaraan pribadi memakai parameter usia, namun sebelum itu dilakukan harus melalui proses kajian mendalam. Ia mengatakan pemerintahan di luar negeri juga sudah melakukan hal itu.

"Karena di beberapa negara tidak hanya kendaraan publik, tapi juga pribadi diberlakukan (dibatasi usia)," ucap politisi Partai Gerindra tersebut.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan Indonesia bisa saja kelak membatasi ruang gerak mobil-mobil tua. Namun untuk mewujudkan hal itu mesti ada pihak yang menggerakan, salah satunya disebut DPR.

"Ya bisa kalau mengacu pada negara lain dan ada mungkin kemauan DPR. Tapi saya lebih agar masyarakat bisa beralih dari penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum," kata Budi.

Budi mengatakan butuh waktu dan kajian mendalam jika ingin merumuskan regulasi pembatasan usia mobil pribadi.

Lihat juga: Gaikindo Dukung Pembatasan Usia Angkutan Umum

Dari kalangan pebisnis otomotif, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi tidak menampik jika pembatasan mobil pribadi berdasarkan usia suatu saat pasti terjadi.

Namun, saran Nangoi regulasi seperti itu tidak bisa asal diterapkan misalnya cuma sekadar 'mencomot' regulasi di negara lain lalu diterapkan di Tanah Air.

"Kami tidak bisa ngomong begitu saja. Kalau kami lihat contoh dari luar negeri misalnya Jepang begini, ya belum tentu bisa di Indonesia. Jadi Indonesia harus lakukan studi. Nah ini yang akan dibentuk untuk menentukan umur (kendaraan)," kata Nangoi. (ryh/fea)