Setara Euro 4 Syarat Mobil 'Flexy' Punya Pajak Ringan

Tangerang, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kendaraan berbahan bakar fleksibel atau alternatif yang disebut 'flexy' setara dengan mobil emisi standar Euro 4.

Namun, mobil flexy baru bisa setara Euro 4 jika mesin kendaraan itu sudah mampu menenggak 100 persen biodiesel. Ini bisa diartikan untuk bahan bakar etanol 100 persen (E100) atau biodiesel 100 persen (B100).

"Ke depan pemerintah juga mendorong ke B100, itu setara Euro 4," kata Airlangga di kantornya kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Kemenperin punya target penerapan B100 terlaksana pada 2021. Sedangkan untuk mendapat kualitas bahan bakar B100 masih perlu penyesuaian dan penambahan berupa Hydroginated vegetables oil (HVO) yang kini masih diteliti perusahaan BUMN Pertamina.

Lihat juga: Uji Biodiesel B30 Dimulai, Diperkirakan Selesai pada Oktober

Indonesia sendiri baru menjalankan program B20 atau campuran bahan bakar dengan 20 persen minyak sawit (crude palm oil/CPO). Saat ini pemerintah tengah mempelajari B30 dengan serangkaian uji coba yang melibatkan perusahaan otomotif.

Menurut Airlangga kendaraan 'flexy' akan mendapat 'keistimewaan'. Ini dapat dilihat dari pengenaan pajak hanya delapan persen seperti yang tertuang pada bocoran draf Peraturan Pemerintah (PP) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada draf PP PPnBM tidak ada pengkategorian emisi gas buang dan besaran mesin untuk menentukan pajak buat mobil berbahan bakar alternatif.

"Itu PPnBM maksimal delapan persen. Jadi pemerintah sudah buat skemanya," ucapnya.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Irwan Kuncoro mengatakan sebagai produsen pihaknya siap mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Lihat juga: Toyota Indonesia Optimis di Segmen 'Flexy Engine'

Hanya saja, Irwan bilang penerapan B100 tidak bisa instan, namun secara bertahap.

Kata Irwan setiap pabrikan pasti harus membuat riset secara mendalam terlebih dahulu agar produk yang dihasilkan nanti cocok menenggak bahan bakar 100 persen minyak sawit.

"Pemerintah emang planing, tapi kalau dari sisi manufaktur ya bertahap," ungkap Irwan ditemui di kawasan BSD Tangerang, Kamis (15/8). (ryh/mik)