Sekretaris PDOI Jatim Rahmatullah Riyadi menilai, sosok Nadiem tak layak menjadi menteri lantaran dianggap belum sepenuhnya suskes membesarkan Gojek.
"Contoh skala kecil saja, dalam menjalankan bisnisnya di Gojek, Nadiem belum mampu mensejahterakan mitranya, para driver online, baik yang roda dua maupun roda empat," kata Rahmat, Selasa (22/10)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Humas PDOI Jatim, Daniel Lukas Rorong, menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan jika Nadiem harus hengkang dari Gojek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berbuat dan berkarya untuk negeri, tidak harus menjadi menteri," kata Daniel.
PDOI mengakui penunjukan Nadiem sebagai menteri memang hak prerogatif presiden, namun ia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mempertimbangkannya ulang.
"Namun kami juga punya hak untuk mengingatkan pak Jokowi perihal menteri yang akan ditunjuknya, meski itu hak prerogatif presiden," ujar Daniel, yang juga salah satu penggugat Permenhub 108 ini.
"Belum ada rencana untuk demo dalam waktu dekat terkait Nadiem nantinya jadi menteri. Kami masih wait and see dulu," tegas Herry.
"Kami masih menampung aspirasi dari arus bawah terlebih dahulu," tambahnya. (frd)
Sebelum PDOI Jawa Timur mengatakan protes Nadiem jadi menteri, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) sudah mengungkap hal serupa. Namun Garda bukan hanya protes dalam wujud verbal melainkan juga sudah menyiapkan aksi demo.
"Ojol tidak setuju Nadiem jadi menterinya Jokowi, seluruh Indonesia siap bergerak melakukan upaya penolakan," ujar Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono. (frd/fea)