Manfaat dan Cara Pakai Aplikasi Signal Rilis 22 September

Menambah Kendaraan yang dimiliki sendiri atau dalam satu Keluarga dengan cara:

a. Kendaraan Milik Sendiri

Dengan memasukkan data:

- NRKB (No Polisi) dan
- 5 Digit No Rangka Terakhir

b. Kendaraan Dalam Satu Keluarga (KK)

Dengan memasukkan data :

- NIK EKTP yang dalam satu keluarga
- NRKB, dan
- 5 Digit No Rangka terakhir

Pendaftaran Pengesahan STNK:

a. Memilih kendaraan yang telah berhasil ditambahkan sebelumnya (no.3),
b. Sistem akan menampilkan besaran ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor beserta SWDKLLJ
c. Memilih Opsi Pengiriman atau Tidak
d. Mendapatkan Kode Bayar
e. Melakukan Pembayaran berdasarkan Kode Bayar di channel mitra penerima yang telah bekerja sama
f. Mendapatkan bukti bayar dari Mitra Penerima
g. Mendapatkan Bukti E-Pengesahan, E-TBPKP, dan E-KD di aplikasi Signal
h. Mendapatkan TBPKP Fisik jika memilih opsi dikirimkan.

Lihat Juga : Tarif Ubah Pelat Nomor Jadi Putih yang Berlaku Tahun Depan

Sebelumnya, Ppolisi mengakui platform digital yang dibangun untuk pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat Digital Nasional atau Signal banyak menemui kendala. Kendala diduga karena masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi tersebut.
Kasubdit STNK Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin menguraikan banyaknya kegagalan bukan disebabkan sistem, melainkan dari sisi pengguna.

Dalam data tingkat kegagalan cukup tinggi ada 13.729 atau 72,3 persen dengan asumsi jumlah transaksi 18.860 dikurangi jumlah transaksi berhasil 5.131.

"Namun jika dilakukan pendalaman kegagalan ini tidak sepenuhnya dikatakan gagal, karena ada banyak faktor yang menjadi penyebab pertama, cukup banyak pengguna gagal karena salah menjalankan prosedur aplikasi, kemudian melakukan transaksi ulang hingga berpuluh kali dan akhirnya berhasil," kata Taslim dalam keterangannya, Senin (23/8).

"Kedua, gagal karena tidak memenuhi norma, standar dan prosedur yang ditetapkan. Misalnya, masa pajak belum jatuh tempo atau lewat waktu tempo, STNK sudah memasuki masa pergantian 5 tahunan, ingin melakukan transaksi di luar 15 propinsi yang telah ditetapkan, artinya sistem belum terhubung ke Bapenda Propinsi," kata dia.

Lebih spesifik, data kegagalan terlihat saat melakukan verifikasi e-KTP sebesar 15 persen sementara keberhasilan mencapai 85 persen, kegagalan saat penambahan kendaraan hanya 22 persen sementara yang berhasil 78 persen. Lalu tingkat kegagalan saat transaksi pengesahan 33 persen sementara yang berhasil 67 persen.

"Meskipun tingkat kegagalan jauh lebih rendah dibandingkan keberhasilan, namun kami tetap concern [menaruh perhatian] dan menjadi pemikiran serta atensi untuk dibenahi dan dicarikan solusinya," ucap Taslim.