Anies Utamakan Transportasi Listrik Bukan Kendaraan Pribadi Listrik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang dalam proses penggunaan kendaraan berbasis listrik sebagai kendaraan dinas. Namun dia menyebut penerapannya tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

"Dan di DKI sedang ada proses untuk nanti kendaraan dinas akan menggunakan berbasis listrik, tapi bertahap," kata Anies di Jakarta, Selasa (8/3).

Anies tidak menjelaskan rinci mengenai hal tersebut, termasuk kapan bakal dilakukan.

Meski begitu dia mengungkap prioritas pemerintah DKI saat ini memperbanyak transportasi umum berbasis listrik. Menurut Anies keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar.

"Kami justru memprioritaskan kendaraan umum berbasis listrik daripada pribadi berbasis listrik," ucap Anies.

Menurut dia kendaraan umum berbasis listrik seperti bus harus didorong lantaran dapat mengurangi polusi sekaligus mengurai macet.

Jika yang ditekankan hanya kendaraan pribadi berbasis listrik, efek positifnya disebut hanya penurunan polusi.

"Mengurangi polusi udara dan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Kalau kita mendorong ke mobil listrik pribadi maka dia menyelesaikan satu yaitu polusi udara tapi jumlah kendaraan tidak," kata Anies.

Transjakarta baru saja mengumumkan penggunaan 30 bus listrik merek China, BYD, sebagai armada baru yang melayani empat rute. Pada akhir tahun direncanakan jumlah bus listrik bakal bertambah hingga 100 unit.

Pemerintah telah mendorong agar pejabat pemerintah dan daerah menggunakan kendaraan listrik sebagai angkutan dinas.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah menggunakan mobil listrik maupun motor listrik sebagai kendaraan dinas.

Hal ini diperlukan agar masyarakat ikut termotivasi meninggalkan kendaraan berbahan bakar bensin dan beralih ke mobil listrik.

"Kementerian atau lembaga, dan SKPD harus menjadi cermin dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai khususnya kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing," ujar Luhut beberapa waktu lalu.

Luhut berharap kebijakan ini akan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi, sekaligus upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi.