Parkir Liar Raup Ratusan Miliar per Tahun, Pemprov DKI Diminta Audit

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan melakukan audit parkir liar yang menyebabkan kemacetan.

Menurut Tigor, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa menganalisa manajemen parkir ibu kota sebagai salah satu cara memecahkan kemacetan.

"Sekarang Pj Gubernur Jakarta memiliki target memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Manajemen parkir bisa dijadikan salah satu cara memecahkan kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan oleh Pj Gubernur Jakarta Bapak Heru Budi," ujar Tigor dalam keterangannya, disitat dari Antara, Senin (5/12).

Tigor mendorong evaluasi Dinas Perhubungan untuk menertibkan dan memperbaiki manajemen parkir, lantaran menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Dia menilai sejauh ini aliran dana parkir liar yang disebut bisa mencapai Rp500 miliar per tahun belum jelas. Transparansi pengelolaan uang itu dipertanyakan.

Dia juga menyoroti harga yang diminta juru parkir liar melebihi ketentuan Pemprov DKI.

Tigor mencontohkan parkir liar di Jalan Jatinegara Timur depan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur tidak sesuai ketentuan Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 buat mobil.

"Parkir di kawasan parkir liar di jalan Jatinegara itu motor Rp3.000 dan mobil Rp10.000," ujar dia.

Lalu dia mengatakan kawasan parkir liar di Grand Indonesia bisa diisi ribuan motor. Misalnya 5.000 motor per hari maka pendapatannya Rp50 juta per hari, Rp15 miliar sebulan dan Rp18 miliar setahun.

Tigor yang juga merupakan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menyampaikan parkir liar di badan jalan Jakarta bukan rahasia lagi, ini juga disebut memicu konflik kelompok atau ormas tertentu yang berebut jatah. Dia bilang kondisi itu sering terjadi beberapa tahun lalu seperti di Kelapa Gading atau Cibubur.

Menurut dia ada sekitar 16 ribu satuan ruas parkir (SRP) di badan jalan yang dulu liar tetapi kini ditutup. Namun lima tahun terakhir parkir liar itu hidup dan marak lagi.

Berdasarkan hitung-hitungannya, bila sehari efektif delapan jam dan biaya rata-rata per jam Rp10 ribu, maka pendapatan parkir liar Rp10 ribu X 8 Jam X 16 ribu ruas parkir menjadi Rp1,28 miliar sehari, Rp38,4 miliar sebulan dan Rp460 miliar setahun.

Perhitungan satu SRP efektif delapan jam dikatakan hitungan kecil. Daerah lain, sebut dia, satu SRP bisa efektif lebih dari 12 jam per hari sehingga pendapatan bisa jauh lebih besar.

Pemprov DKI dikatakan harus melakukan survei seperti pada 2007. Kata dia sangst mudah melakukan perhitungan pendapatan retribusi parkir di badan jalan yang sekarang jadi parkir liar.

Hal ini juga dikatakan belum menghitung pendapatan parkir di semua pasar Jakarta.

"Satu pasar di Jakarta bisa mendapatkan setidaknya Rp1 miliar setahun, pasar tradisional di Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya setidaknya ada 96 pasar," ucap dia.