ERP Disebut Bisa Bikin Masalah Baru, Macet Pindah ke Jalan Tak Bayar

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu perpindahan kemacetan ke jalan tak berbayar.

Anggara menjelaskan visi ERP membuat pengguna kendaraan pribadi berpikir dua kali untuk memakai mobil atau motor karena mesti mengeluarkan biaya lebih. Seharusnya ini mendorong masyarakat pindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang.

Dia menyebut angkutan umum harus dibenahi lebih nyaman dan terintegrasi buat menampung perpindahan itu.

Meski begitu dia mengatakan jika ERP diterapkan tetapi tak disertai perubahan prilaku masyarakat tentang mobilitas maka hasilnya akan memindahkan titik kemacetan.

"Jika akhirnya masyarakat tetap bawa kendaraan pribadi, titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar. Maka tetapkan saja komitmen untuk kita pakai pendapatan dari ERP untuk bikin transportasi publik agar lebih bagus," ucap Anggara, diberitakan Antara.

Saat ini sejumlah pihak termasuk Pemprov DKI Jakarta sedang membahas regulasi ERP berikut aturan turunannya sebagai petunjuk teknis.

Saat ini sudah ada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), tetapi masih ada berbagai hal yang perlu didiskusikan sebelum ERP bisa diterapkan.

Dalam Raperda itu tertulis ERP akan diterapkan di 25 jalan di Jakarta. Selain itu ada wacana pula soal tarif mulai dari Rp5 ribu sampai Rp19 ribu.

Anggara mengusulkan pendapatan ERP digunakan untuk membangun transportasi umum di Jakarta.

"Prinsipnya kami setuju dengan segala upaya penanganan kemacetan. ERP bisa menjadi solusi tapi kita harus pikirkan betul manfaatnya. Karenanya kami usulkan agar pendapatan dari ERP dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum," ujar Anggara.

Infografis 25 Ruas Jalan Jakarta Bakal Terapkan ERP. (Basith Subastian/CNNIndonesia)