Kemenperin Beber Alasan Subsidi Usai Anies Berkoar Kendaraan Listrik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan mengapa pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik di Indonesia. Pernyataan ini dirilis usai bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritik subsidi tersebut yang dia rasa tidak tepat.

Kemenperin menyebut subsidi gunanya buat mendorong percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik agar perilaku masyarakat berubah memakai kendaraan listrik. Ujung-ujungnya hal ini diarahkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, penghematan devisa dan menurunkan emisi CO2.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni memaparkan kebijakan pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, dengan target produksi 30 persen dari total populasi pada 2030, dilakukan atas pendekatan hilirisasi sumber daya alam.

"Kebijakan pengembangan ekosistem tersebut dilakukan melalui pendekatan peningkatan daya saing dan hilirisasi sumber daya alam juga dengan membuka peluang Investasi kendaraan listrik, sekaligus perluasan kesempatan kerja di seluruh mata rantai industrinya," ujar dia dalam siaran pers, Rabu (10/5).

Febri juga bilang subsidi diberikan bagi masyarakat agar Indonesia tak kalah saing dari negara lain buat memikat produsen kendaraan listrik.

China disebut sudah memberi insentif mobil listrik sebesar Rp150 juta, India setara Rp28 juta buat mobil listrik dan Rp4,2 juta untuk motor listrik, Thailand Rp62 juta untuk mobil listrik dan Rp7,6 juta motor listrik.

"Bapak Presiden berpesan, untuk menarik investasi kendaraan listrik, insentif seperti yang diberikan oleh negara pesaing harus juga dapat diberikan oleh Indonesia," kata Febri.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga sudah mengomentari kritik subsidi kendaraan listrik yang belakangan mendapat banyak perhatian.

Kata Agus melihat hal ini mesti dilakukan menyeluruh, bukan cuma dari satu faktor.

"EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu," katanya di Jakarta, diberitakan Antara, Selasa (9/5).

Agus mengingatkan industri kendaraan listrik bisa membuka banyak lapangan kerja yang dia katakan berguna buat memanfaatkan program hilirisasi material nikel yang dikerjakan pemerintah.

"Jadi kalau kita melihat pengembangan industri EV itu jangan dilihat dari satu faktor saja tapi faktor secara utuh, harus kita lihat karena ekosistem itu juga kita bentuk dan manfaat serta tujuan yang saya sampaikan tadi, tidak bisa dilihat dari satu faktor saja," papar Agus.

Kritik Anies

Anies dalam pernyataan politiknya pada Minggu (7/5) melontarkan kritik tentang kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah, termasuk soal subsidi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengutarakan subsidi itu bukan solusi masalah lingkungan hidup, termasuk soal polusi udara. Dia menyebut subsidi itu telah diberikan bagi warga yang tak membutuhkan.

Anies juga menyoroti kendaraan listrik pribadi tak menggantikan kendaraan warga yang sudah ada di garasi, justru menambah yang bisa bikin jalanan tambah macet.

Bagian yang bikin heboh lainnya adalah pernyataan Anies bahwa emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari bus bahan bakar minyak.

"Karena itulah kita ingin dorong ke depan Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum," ujar Anies dalam pidatonya.

Subsidi pemerintah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sudah memberikan subsidi bagi sepeda motor listrik, mobil listrik dan bus listrik. Pemberian sudah dimulai sejak 20 Maret tetapi hingga saat ini belum berjalan lancar semua.

Subsidi bagi motor listrik diberikan sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit baru di dealer. Pemerintah menyediakan kuota 200 ribu unit untuk subsidi ini dan Kemenperin menyebut ada 14 model motor listrik yang memenuhi syarat.

Mobil listrik mendapatkan subsidi potongan Pajak Pertambahan Nilai dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen. Cuma dua model mobil listrik yang memenuhi syarat subsidi ini, pemerintah memberikan total kuota 35.900 unit.