Suara-suara Lantang Kritik Mobil Listrik

Kalangan politisi mulai membunyikan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan bantuan bagi masyarakat membeli kendaraan listrik. Kritikan ini diawali protes mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan.

Beberapa waktu lalu Anies yang sedang berpidato politik mengatakan kebijakan berupa subsidi itu tidak tepat jika tujuannya adalah menekan emisi karbon.

Bantuan ini juga malah ujungnya diserap masyarakat berkocek tebal. Menurut Anies dorongan pemerintah melalui subsidi supaya masyarakat beralih ke kendaraan listrik tidak serta merta membuat lingkungan jadi makin baik.

Bagi Anies pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi sektor transportasi umum. Anies mengklaim jejak karbon seseorang saat menggunakan kendaraan pribadi listrik lebih tinggi ketimbang angkutan umum mesin konvensional.

"Kalau kami hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies akhir pekan kemarin.

Anies beranggapan bus bisa memuat banyak orang, sementara mobil hanya segelintir. Di sisi lain, menurut Anies subsidi pembelian mobil listrik justru hanya akan menambah kemacetan di jalan.

"Pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," ujar Anies.

Suara DPR

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Menurut Gobel pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.

Gobel bilang sektor tersebut yang harusnya mendapat gelontoran subsidi lebih pemerintah karena mereka yang sebenarnya paling berhak dibantu.

"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Beberapa fraksi di DPR RI juga menyampaikan hal senada dan meminta pemerintah menggeser subsidi mobil listrik ke subsidi pupuk hingga memberikan bantuan lebih besar kepada warga miskin.

Usulan itu disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna, Selasa (23/5).

Pada rapat paripurna ini total sembilan fraksi di DPR RI menyampaikan pemandangan umum menanggapi keterangan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dari sembilan fraksi lima di antaranya menyoroti pemberian subsidi untuk mobil listrik. Mereka yakni PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.

PDIP yang diwakili Masinton Pasaribu memberikan pandangan jika pemangku kepentingan harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Sebab, 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi, yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," ucap Masinton.

Program pemerintah untuk kendaraan listrik sudah diumumkan sejak 20 Maret 2023 yang dimulai dengan subsidi langsung Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen jadi 1 persen bakal mobil listrik, dan insentif potongan PPN bakal pembelian bus tanpa emisi.

Netizen tolak subsidi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan dari hasil riset mereka ada sekitar 80,77 persen netizen yang menolak atau mengkritik subsidi mobil listrik.

Riset itu dikumpulkan menggunakan Twitter pada 8-12 Mei 2023 menggunakan pendekatan big data. Riset ini menjaring 18.921 pembicaraan dari 15.139 akun Twitter.

Menurut Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo penolakan ini lantaran netizen menilai kebijakan subsidi tak tepat sasaran. Penerimanya disebut kalangan atas yang tak butuh subsidi.

Lalu percakapan netizen juga menunjukkan ada kekhawatiran tentang siapa pihak yang diuntungkan melalui subsidi ini. Dugaannya adalah pabrikan otomotif yang memasarkan kendaraan listrik.

Kekhawatiran lain adalah tentang subsidi yang menjadi bancakan bagi pejabat negara yang juga pengusaha. Warganet menyoroti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang merupakan pemilik perusahaan Mobil Anak Bangsa dan menjabat Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga disorot. Keponakannya, Pandu Sjahrir adalah CEO Electrum, perusahaan produsen motor listrik.

Andrianto Gani, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, sudah membantah tentang bancakan. Kata dia bantuan pemerintah bentuknya insentif, bukan subsidi.

Andrianto bilang insentif itu berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai dari 11 persen menjadi 1 persen. Pemerintah dikatakan tak mengeluarkan dana sama sekali.

Sedangkan Jodi Mahardi, juru bicara Luhut menyampaikan bosnya dan Electrum tak ada keterkaitan kepemilikan.