Ahli Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Salah Sasaran, Untungkan Produsen

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai subsidi untuk pembelian kendaraan listrik baru dari pemerintah merupakan program salah sasaran yang cuma menguntungkan produsen.

Menurut Djoko, program bantuan pembelian kendaraan listrik jenis motor dan mobil pribadi tersebut dengan mengiming-imingi menguntungkan banyak pihak seperti produsen, penyedia komponen dan konsumen di samping janji menarik investasi ke Indonesia merupakan strategi yang tidak tepat.

"Program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik akan lebih banyak menguntungkan kalangan produsen kendaraan listrik. Pemerintah tampaknya mengupayakan win-win solution (penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak)," kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (29/5).

Lihat Juga : Luhut dan Moeldoko Diintai Netizen yang Kritik Subsidi Mobil Listrik

Djoko menjelaskan secara rinci bahwa tidak tepat sasaran yang dimaksud, misal subsidi motor listrik yang klasifikasi penerima bantuan menurut pemerintah adalah kalangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Nilai subsidi motor listrik yang diberikan pemerintah Rp7 juta per unit.

Hanya saja, Djoko beranggapan kalangan UMKM sebetulnya tak butuh motor listrik, melainkan modal tambahan untuk memperbesar usahanya.

"Sasaran insentif motor listrik adalah pelaku UMKM. Sejatinya, pelaku UMKM tidak butuh motor listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, akses pasar, pelatihan SDM. Saat ini, setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya. Bahkan orang yang hidup di kolong jembatan pun sudah memiliki sepeda motor. Jelas tidak tepat sasaran," kata Djoko.

Ia mengatakan jika berkaca pada banyak negara maju di dunia, tidak ada kebijakan pemerintahnya yang memberikan bantuan pembelian untuk motor listrik.

"Di manca negara, transportasi umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi dan bukan target motor listrik. Tidak ada kebijakan sepeda motor seperti di Indonesia, karena mereka paham sekali risiko memakai sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil," ucap Djoko.

Lihat Juga : Suara-suara Lantang Kritik Mobil Listrik

Selain subsidi motor listrik, pemerintah juga memberikan bantuan potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen untuk konsumen mobil listrik yang saat ini diketahui berasal dari kalangan menengah atas. Maka bagi Djoko insentif bantuan tersebut jangan akhirnya malah dinikmati orang tak berhak.

"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat," kata dia.

"Yang dikhawatirkan terjadi adalah makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan, sedangkan pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik," tutup Djoko.

[Gambas:Video CNN]