Pemerintah Kaji Motor Listrik Subsidi Rp7 Juta Bisa Dibeli Semua Orang
Pemerintah membuka opsi subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta bisa dibeli masyarakat luas. Opsi perubahan ini bisa menjadi buah evaluasi program ini yang dinilai berjalan lambat.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji masalah-masalah subsidi motor listrik.
Salah satu opsi yang diungkap Moeldoko adalah kemungkinan menghapus istilah 'subsidi' dan menggunakan kata lain yang bisa membuka keran pembelian bagi semua orang.
"Kita sudah buka ini melalui aplikasi Sisapira ternyata perkembangannya enggak signifikan, sangat lambat pembelian sepeda motor ini, kita sedang evaluasi ini," kata Moeldoko dalam diskusi FMB9ID-IKP yang disiarkan di Youtube, Senin (5/6).
"Apakah ada kata-kata subsidi itu? Karena harus mempersyaratkan empat hal tadi, apakah ini perlu bantuan pemerintah bahasanya itu, sehingga ini bisa digunakan oleh semuanya," ujar dia lagi.
Subsidi motor listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan ada empat kategori warga yang bisa membeli motor listrik dengan potongan harga Rp7 juta.
Keempatnya yaitu pihak UMKM, penerima manfaat Kredit Usaha Rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro dan penerima subsidi listrik 450-900 VA.
Moeldoko mengatakan evaluasi program ini sudah dijalankan. Ini bertujuan agar keinginan pemerintah memberi 200 ribu unit jatah subsidi motor listrik tahun ini bisa terserap.
Mantan Panglima TNI itu juga mengungkap berbagai hal yang diperkirakan menghambat pemanfaatan subsidi motor listrik. Salah satunya soal ruwetnya proses calon konsumen membeli motor listrik.
"Apakah karena ribetnya orang mengurus, apakah karena sosialisasinya yang masih kurang dan seterusnya sehingga daya beli itu masih sangat rendah. Atau leasing dari perbankan itu masih seret," ujar dia.
Keluhan produsen
Salah satu produsen motor listrik subsidi, Smoot & Swap, sebelumnya menilai kriteria penerima subsidi sepeda motor listrik dari pemerintah masih belum sesuai segmentasi pasar. Mereka berharap pemerintah memperluas penggolongan masyarakat penerima subsidi sebesar Rp7 juta itu.
"Perlu dilihat juga untuk pengguna motor listrik atau kendaraan listrik saat ini segmentasinya berada di luar dari kriteria subsidi yang telah ditetapkan, kami juga masih lihat dari bagaimana eksekusi pelaksanaan untuk program ini dari pemerintah," ujar Rizal Alexander, Marketing Strategic Smoot & Swap saat dihubungi beberapa waktu lalu.
Rizal berharap kriteria penerima bantuan subsidi dapat diperluas, sehingga peralihan dari motor konvensional ke motor listrik dapat lebih cepat.
"Kalau untuk harapannya sih ke depan subsidi ini untuk penerimanya bisa lebih diperluas lagi pengkategoriannya, sehingga adopsi motor listrik di masyarakat jadi lebih cepat lagi," ucap Rizal.
Kementerian Perindustrian buka suara terkait keluhan produsen yang menyebut sasaran penerima subsidi motor listrik terlalu sempit.
Febri Hendri Antoni, Juru Bicara Kemenperin mengatakan pihaknya tentu menerima masukan dari produsen. Ia mengatakan pemerintah bakal menjadikan masukan itu sebagai bahan evaluasi program subsidi motor listrik.
"Saya pikir kami dari Kementerian Perindustrian dengar suara dari industri dan sektor hilirnya. Apakah itu akan diperluas atau tidak? Itu tergantung evaluasi dalam pembahasan pemerintah antara menteri dan lembaga," kata Febri beberapa hari lalu.
Febri mengatakan saat ini pemerintah juga tengah mengevaluasi program subsidi motor listrik. Apalagi setelah berjalan beberapa bulan, program ini masih belum diminati masyarakat banyak.
Menurut Febri evaluasi ini juga untuk mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di dalam negeri. Ia menegaskan pemerintah sejak awal berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik.
"Tujuan utama kendaraan listrik ini kan percepatan, saya pikir pemerintah menimbang suara masukan dari seluruh komponen ekosistem kendaraan listrik ini, produsen kendaraannya, produsen infrastrukturnya, kemudian retailer dan pembelinya juga dilihat bagaimana. Bahkan mungkin bisa saja ada program edukasi," jelas Febri.