Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi keluhan calon konsumen motor listrik bersubsidi yang menyebut proses verifikasi memakan waktu lama. Kemenperin menilai proses verifikasi saat ini sudah sesuai standar.
"Itu kan karena pengurusan surat-surat, dan ini harus diverifikasi," kata Febri Hendri Antoni, Juru Bicara Kemenperin saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (31/5).
Kendati begitu, Febri mengatakan pihaknya bakal melihat lagi lembaga verifikasi independen yang melakukan proses tersebut. Menurutnya jika memang ada kesalahan atau hambatan dari lembaga tersebut, tentu hal itu akan menjadi evaluasi dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga harus lihat lembaga verifikasi independen kita ini bagaimana kerjanya. Kalau memang kinerjanya agak lambat, ya kita dorong biar lebih cepat atau cari cara lain," jelas dia.
Febri menambahkan proses verifikasi sebetulnya memang cukup memakan waktu lama. Pasalnya, pemerintah ingin subsidi ini benar-benar tepat sasaran.
Merujuk Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua terdapat sejumlah kriteria sasaran penerima subsidi pembelian motor listrik baru.
Aturan tersebut menyatakan kategori konsumen penerima subsidi yang digolongkan sebagai masyarakat tertentu, di antaranya penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.
Menurutnya verifikasi yang dilakukan bukan sekadar masalah administrasi. Pemerintah kata dia juga bakal melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa calon konsumen motor listrik bersubsidi itu benar-benar masuk dalam kriteria yang sudah disusun pemerintah.
"Penerima KUR itu kan sudah diverifikasi oleh bank. Misal KUR BRI, sudah diverifikasi ke lapangan. Atau ke PLN dicek banget tuh ke rumahnya, bener enggak dia penerima bantuan PLN. Jadi memang butuh waktu," jelasnya.
Sebelumnya, seorang calon konsumen sepeda motor listrik subsidi menyampaikan keluh kesahnya mengikuti program dari pemerintah tersebut. Pasalnya, proses verifikasi untuk bisa mendapatkan motor listrik bersubsidi cukup panjang.
Salah satu calon konsumen, Dadang menjelaskan betapa lamanya proses verifikasi tersebut. Ia mengaku berminat dengan program tersebut dan pernah mendatangi salah satu showroom motor listrik yang mendapat subsidi tersebut di daerah Cikupa, Tangerang.
"Ketika saya ke sana, info dari sales sudah ada 10 orang peminat yang datanya sudah dikirimkan sekitar satu bulan, dan masih belum dapat verifikasi, memang perlu waktu 1,5 bulan katanya," jelas Dadang, mengutip Detik.
Menurut Dadang untuk mengikuti program subsidi motor listrik tidak hanya bermodalkan KTP. Ia bilang perlu menyiapkan uang muka sebesar Rp1 juta.
Namun demikian, meski sudah menyetorkan uang muka bisa saja data tidak memenuhi syarat penerima subsidi motor listrik.
"Untuk DP Rp1 juta, jika ACC (diterima) dapat subsidi lanjut proses selanjutnya. Jika tidak ACC DP Rp1 juta akan dipotong biaya admin Rp100 ribu. Berapa lama sisa uang Rp900 ribu akan kembali ke kita saya tidak tanya," jelas dia.
Dadang akhirnya membatalkan niat untuk membeli motor listrik menggunakan skema subsidi dari pemerintah. Menurutnya verifikasi data selama 1,5 bulan terlalu lama.
"Untuk saat ini saya cancel. Pegal nunggunya. Tunggu perbaikan sistem yang mempermudah atau cek siapa yang dapat subsidi," ujarnya.
(dmr/dmr)