Pembebasan pajak Completely Build Up (CBU) mobil listrik tidak akan dinikmati seluruh merek otomotif di Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan relaksasi pajak mobil listrik hanya untuk para investor. Mereka juga dipastikan sudah menyetujui kontrak perjanjian sebagai investor.
"Jadi yang diberikan insentif itu hanya produsen yang submit dan berikan rencana investasinya, baru itu kita berikan insentif dengan misalnya relaksasi bea masuk sampai tahun 2026," kata Agus ditemui di Jakarta Rabu (2/8), disitat dari detik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agus, pemerintah tetap akan mempersulit para pengimpor mobil listrik yang tidak punya komitmen investasi di dalam negeri.
"Jadi kita tak membuka impor EV, kita kasih insentif hanya untuk calon-calon investor saja. Jadi kalau nggak investasi di sini ya bea masuk sama, nggak akan kita relaksasi," ujar Agus.
Agus menjelaskan dalam konteks keringanan pajak ini, contoh ada perusahaan yang memproduksi mobil listrik di Indonesia, dan sudah memproduksi produknya di Indonesia, maka perusahaan itu berpotensi menikmati kelonggaran pajak CBU mobil listrik.
Agus meyakini tujuan dari strategi itu agar produknya lebih murah dan dikenal masyarakat di awal dan tahun-tahun berikutnya bisa memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri.
"Jadi dia diberikan suatu kuota impor produk untuk pengenalan pasar, kuota itu nanti ada rumusannya berbasis besaran investasi ataupun besaran produksi," ungkap Agus.
Agus pun menyebut salah satu merek otomotif asal China.
"BYD itu salah satunya kemarin," tukas Agus.
Sebelumnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melonggarkan berbagai aturan untuk menjaga percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya membuat pajak impor mobil CBU menjadi nol persen yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Misalnya, pajak CBU itu nanti bisa kita nol kan. PPN-nya nanti bisa kita nol kan. Ini sedang kita rumuskan, tentu bersama Kemenkeu, tapi tadi pak presiden sudah menyetujui jadi semua kebijakan fiskal kita harus kompetitif dibandingkan kebijakan fiskal yang sudah diberikan negara lain kompetitor kita dengan konteks mobil listrik," kata Agus usai rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Negara, Senin (31/7).