Gampang Beli Kendaraan di Era Jokowi, Bikin Macet Lalu Salah Siapa?

Membeli kendaraan bermotor di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipermudah. Berbagai kebijakan sudah ditelurkan untuk mendukung hal ini, salah satunya subsidi buat kendaraan listrik.

Kemudahan itu bikin masyarakat, yang memulih dari dampak pandemi Covid-19, ramai-ramai membeli kendaraan baru. Hal ini berefek pada meningkatnya populasi kendaraan, terutama di Pulau Jawa, hingga macet bikin di kota-kota besar.

Lihat Juga : Jokowi: Warga Punya Duit Langsung Beli Motor dan Mobil Bikin Macet

Jokowi, saat peresmian Terminal Pakupatan Tipe A, Serang, Banten pada awal pekan ini menjelaskan mengapa macet terjadi. Menurut dia masyarakat Indonesia yang kondisi dompetnya sudah cukup langsung membeli mobil dan sepeda motor serta meninggalkan transportasi massal.

"Hampir di semua kota, utamanya kota-kota yang ada di Jawa, macet. Ada yang sudah macetnya parah, ada yang macetnya sedeng-sedeng, ada juga yang macetnya baru mulai macet, tapi macet," kata Jokowi, Senin (8/1).

"Kenapa? Karena orang sekarang ini hampir semuanya, begitu memiliki kekuatan ekonomi, finansial, langsung yang dibeli mobil, yang dibeli sepeda motor. Semuanya menggunakan kendaraan pribadi dan meninggalkan transportasi massal," ucap dia.

Saat ini kondisinya jumlah kendaraan di Indonesia angkanya fantastis. Berdasarkan data Korlantas Polri termutakhir, ada 159,6 juta kendaraan di seluruh Indonesia. Jenis kendaraan terbanyak adalah motor 133,3 juta unit dan mobil 19,7 juta unit.

Dari total data kendaraan itu, berikut area peredarannya berdasarkan pulau.

1. Jawa 94,9 juta unit (59,4 persen)
2. Sumatera 32,8 juta unit (20,5 persen)
3. Kalimantan 11,6 juta unit (7,3 persen)
4.  Sulawesi 9,8 juta unit (6,1 persen)
5.  Bali 4,8 juta unit (3,1 persen)
6.  Nusa Tenggara 3,2 juta unit (2 persen)
7.  Papua 1,3 juta unit (0,8 persen)
8.  Maluku 747 ribu unit (0,4 persen)

Pertumbuhan mobil baru di Indonesia juga terus naik, pada 2022 angka penjualan 1,04 juta unit sedangkan pada 2023 ditargetkan di atas 1 juta unit. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Januari-November penjualan mobil sudah menyentuh 920 ribu unit.

Sementara berdasarkan data AISI, motor baru pada 2023 terjual 6.236.992 unit, naik 19,4 persen dibanding tahun 2022. Pada tahun ini AISI menargetkan penjualan bisa mencapai 6,5 juta unit.

Populasi kendaraan terus bertambah dan lokasi peredarannya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pembengkakan ini tak diimbangi pertumbuhan infrastruktur jalan seperti pernah disinggung Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Makanya infrastruktur jalan belum bisa mengimbangi pertumbuhan industri roda empat dan roda dua," kata Airlangga saat membuka Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Maret tahun lalu.

Lihat Juga : Jakarta Auto Week 2023 Airlangga: Infrastruktur Jalan Tak Bisa Imbangi Pertumbuhan Kendaraan

Kontradiktif

Komentar Jokowi soal warga memilih beli kendaraan ketimbang naik transportasi massal sehingga macet di kota besar bisa jadi terasa kontradiktif ketika kebijakan pemerintah justru memudahkan orang-orang memiliki kendaraan.

Bhima Yudhistira, pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) bilang komentar Jokowi berlawanan tetapi dia katakan tujuannya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Di satu sisi pemerintah mensubsidi orang untuk beli kendaraan listrik dan menjadi kemacetan baru. Itu jadi ada kontradiksi di sana," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Subsidi yang Bhima maksud di antaranya bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik baru, per unit Rp7 juta. Dasar aturannya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak Maret 2023.

Pun demikian dengan mobil listrik, salah satu subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Label kontradiktif untuk Jokowi tak cuma disampaikan Bhima. Yannes Martinus Pasaribu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menyatakan komentar serupa.

Dia berujar pidato Jokowi itu tampak kontradiktif dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik, kendati sebagai bagian strategi untuk ekosistem transportasi.

"Walaupun tampak kontradiktif, sebenarnya kebijakan subsidi EV dapat menjadi bagian dari strategi komprehensif ekosistem transportasi yang lebih besar jika dikombinasikan dengan peningkatan transportasi massal dan pengaturan lalu lintas yang efektif," kata dia Yannes, Selasa (9/1).

Lihat Juga : Jokowi Singgung Macet, Berapa Populasi Kendaraan di Indonesia 2024?

Balik lagi ke sindiran Jokowi kepada masyarakat yang kerap beli kendaraan kalau punya cukup duit, Bhima mengatakan kalau komentar itu tak sejalan kebijakan produksi kendaraan di tanah air.

Karena, kata Bhima, kalau warganya ingin didorong naik transportasi massal, seharusnya produksi kendaraan buat kebutuhan lokal dibatasi.

"Tidak ada kebijakan untuk pembatasan produksi kendaraan bermotor untuk pasar domestik. Itu kebijakan yang agak aneh. Karena kalau mau mendorong transportasi yang lebih ramah lingkungan, harusnya ada pembatasan dong. Ini kan produksi kendaraan listrik didorong, produksi kendaraan BBM didorong juga kan," tuturnya.

Singkatnya, kata Bhima, kalau jalan macet karena kendaraan pribadi makin melonjak, jangan salahkan warganya. Tapi ada andil pemerintah pula lewat kebijakan yang tak tepat.

"Jadi yang menyebabkan masalah kemacetan, prilaku masyarakat, itu juga karena ada fasilitas pemerintah juga untuk mendorong konsumsi di kendaraan bermotor," tutup Bhima.