Kemensetneg Sebut Sewa 1.000 Mobil di IKN Hoaks, Cuma 100 Unit

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyatakan kabar penyewaan 1.000 mobil untuk operasional di perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan hoaks. Menurut Kemensetneg penyewaan mobil untuk kebutuhan itu hanya sekitar 100 unit.

"Dua hari terakhir ini sedang viral diperbincangkan orang, bahwa Kemensetneg menyewa 1.000 mobil untuk HUT di IKN. Yang diperbincangkan orang, ini enggak peka terhadap keuangan, boros. Menurut saya ini masuk klasifikasi hoaks," ujar Kepala Biro Humas Setneg Edy Cahyono, di Jakarta, Rabu (7/8).

Sebelumnya muncul pemberitaan Kemensetneg menyewa 1.000 mobil untuk mobilitas tamu negara dan VVIP di perayaan 17 Agustus di IKN, Kalimantan Timur.

Antara memberitakan informasi dari Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) yang menyebut sudah mendapat pembayaran uang muka 50 persen nilai kontrak dari Kemensetneg.

Asperda mengatakan lantaran unit yang disewa banyak, pasokan mobil diambil dari luar Kalimantan Timur seperti Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu.

Pengiriman unit dari luar Kalimantan Timur ini membutuhkan biaya yang disebut hingga Rp13 juta per mobil. Dampaknya membuat tarif sewa satu mobil meningkat drastis.

Asperda mengatakan tarif sewa Toyota Fortuner naik dari Rp2,5 juta per hari menjadi Rp5 juta. Sementara yang paling signifikan adalah Toyota Alphard dari biasanya Rp7 juta per hari menjadi Rp25 juta per hari.

Menurut Edy pemberitaan yang beredar di sejumlah media nasional diklasifikasikan hoaks sebab tak ada dasarnya.

"Sudah ada kebijakan untuk mobilisasi dari IKN, apalagi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memang mengutamakan sarana transportasi massal. Itu yang disiapkan Kemensetneg," jelas dia.

Kata Edy Kemensetneg menyiapkan operasional bus dan penyewaan sekitar 100 hingga 120 mobil. Namun dia tak merinci jenis bus dan mobil ini.

"Operasional di hitungan kita tidak lebih dari 100-120 unit mobil sewaan. Itu sudah ada pembagian tugas, misalnya tanggung jawab Otorita IKN, Kemenhub. Tapi framing yang dibentuk seolah itu Setneg yang pesan," ujarnya.