Jokowi Soal Pembatasan Pertalite 1 Oktober: Belum Ada Keputusan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 'belum ada keputusan' soal rencana pembatasan BBM subsidi Pertalite mulai 1 Oktober.

Jadwal pembatasan itu sebelumnya muncul dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menjelaskan September akan menjadi masa sosialisasi sebelum rencana pembatasan ditetapkan mulai 1 Oktober.

Lihat Juga : Bukan 1 September, Bahlil Sebut Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," kata Jokowi usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8).

Jokowi menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi muncul dari keinginan menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Selain itu dia juga menyebut demi efisiensi APBN.

"Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," ujar Jokowi.

Bahlil membahas tentang jadwal pembatasan BBM subsidi saat berada di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Dia mengatakan payung hukum pembatasan bakal berupa peraturan menteri (Permen) ESDM, bukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Lihat Juga : Ojol Dijanjikan Harga BBM Khusus dari Pemerintah

Saat ditanya tentang rumor pembatasan akan berlaku 1 Oktober, Bahli mengatakan, "Memang ada rencana begitu, karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, kan itu ada waktu sosialisasi".

Bahlil menyebut penyaluran BBM subsidi seharusnya tepat sasaran. Kata dia BBM subsidi seharusnya untuk rakyat menengah ke bawah, jadi bukan untuk kelas atas yang mampu beli mobil mewah.