Pakar Ungkap Risiko Pembatasan Pertalite Pakai Kriteria Cc Kendaraan

Kepala CFESD Indef Abra El Talattov menilai ada risiko tidak tepat sasaran bila pemerintah menerapkan pembatasan BBM subsidi Pertalite menggunakan kriteria kendaraan termasuk berdasarkan isi silinder (cc). Menurut dia pembatasan lebih tepat menggunakan kriteria kemampuan rumah tangga.

"Jadi, kalau menurut hemat saya, dengan kriteria berbasis kendaraan itu masih ada risiko terjadinya ketidaktepatan sasaran," kata Abra disitat dari CNBC Indonesia, Selasa (24/9).

"Karena kita sama sekali tidak tahu, bahwa meskipun kendaraan itu cc-nya rendah, tapi penggunanya apakah dia masyarakat mampu atau tidak mampu, gitu," ucap dia lagi.

Lihat Juga : Gelagat Pemerintah Batal Gelar Pembatasan Pertalite 1 Oktober

Pembatasan Pertalite sempat diwacanakan memakai kriteria cc, yakni hanya boleh dikonsumsi mobil di bawah 1.400 cc dan sepeda motor di bawah 250 cc.

Kementerian ESDM pada bulan ini mengemukakan setidaknya ada tujuh kendaraan yang rencananya masih diizinkan memakai Pertalite, yakni motor, taksi online, angkutan umum, bus umum, angkutan logistik, transportasi laut dan kereta api.

Meski begitu sejauh ini belum ada penetapan secara resmi terkait kriteria pembatasan Pertalite dari pemerintah. Kriteria itu akan muncul di regulasi baru dari Kementerian ESDM yang sejauh ini masih dalam tahap pembahasan.

Abra juga berpendapat bila kriteria pembatasan Pertalite berdasarkan kendaraan maka bakal menimbulkan gejolak baru, salah satunya warga bakal mencari celah agar tetap bisa menggunakan BBM subsidi itu.

"Yang kedua, ini juga akan menimbulkan potensi masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang masih diperbolehkan. Jadi, ada nantinya akan muncul kecenderungan fenomena pembelian mobil-mobil second atau mobil baru dengan cc yang diperbolehkan untuk membeli Pertalite," ucap dia.

Menurut Abra hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran subsidi BBM dari pemerintah.

"Karena kan tadi saya katakan, disparitas harganya cukup jauh antara BBM subsidi dan non-BBM subsidi. Secara ekonomi, pasti masyarakat secara rasional, ya akan berusaha mencari celah untuk bisa membeli BBM bersubsidi," papar Abra. 

"Salah satunya dengan mengganti kendaraannya dengan kendaraan cc yang lebih rendah," ujarnya. 

Saat ini Pertamina menjual BBM bensin jenis Pertamax Turbo Rp14,475 per liter, Pertamax Green Rp13.650 per liter dan Pertamax Rp12.950 per liter. Sementara Pertalite banderolnya Rp10 ribu per liter.

Lihat Juga : DPR Usul 2 Kriteria Pengguna BBM Subsidi Pertalite, yang Lain Dicoret

Abra mengatakan semestinya kriteria pembatasan ditentukan dari kemampuan rumah tangga berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.

"Saya melihat bahwa mestinya ya, kriteria tadi berdasarkan kemampuan rumah tangga, berdasarkan tingkat kesejahteraan ataupun pengeluaran yang sebetulnya dari data pemerintah sendiri, data sosial terpadu, itu sudah cukup lengkap," kata Abra.

Pemerintah sempat merencanakan penerapan pembatasan Pertalite bakal dilakukan pada 1 Oktober. Namun kemungkinan mundur sebab menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih dalam tahap pembahasan.

"Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (20/9).