Bisakah Populasi Mobil Listrik Selamat Tanpa Insentif?
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menyatakan bukan tidak mungkin pasar kendaraan listrik di Indonesia tumbuh tanpa dorongan insentif pemerintah asalkan didukung strategi tepat mulai dari sisi harga, infrastruktur, dan ekosistem.
Ia menyebut terdapat sejumlah faktor yang dapat menggantikan peran insentif fiskal dalam menarik minat konsumen kendaraan listrik.
Pertama, kata Yannes, terkait keunggulan biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO) harus lebih ekonomis dibanding kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).
Kemudian ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di berbagai lokasi strategis. Hal tersebut dinilai berperan penting menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang dimanfaatkan pengguna.
Faktor ketiga yaitu stabilitas nilai jual kembali kendaraan listrik, di mana itu perlu didukung garansi baterai jangka panjang.
Berikutnya, Yannes bilang harus didukung skema pembiayaan inovatif seperti leasing khusus EV atau battery-as-a-service. Lainnya, terkait diferensiasi produk melalui teknologi dan fitur yang tidak dimiliki kendaraan konvensional sehingga menjadi daya tarik konsumen.
"Lalu yang paling fundamental adalah harga BEV harus masuk zona Rp150 juta-200 jutaan agar menyentuh kelas menengah yang sesungguhnya," katanya melansir Antara, Jumat (24/4).
Selain itu, ia menilai kenaikan harga BBM dapat menjadi momentum pendorong alami bagi adopsi EV di Indonesia.
"Setiap kenaikan Pertalite atau Pertamax Rp1.000/liter berpotensi mempercepat titik impas BEV satu sampai dua tahun," ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur sebagai faktor krusial. Ia mencatat rasio SPKLU di Indonesia masih tertinggal dibanding standar internasional.
"Tanpa infrastruktur yang matang, range anxiety tetap jadi hambatan utama adopsi BEV ini," katan Yannes.
Untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, Yannes juga mendorong pengembangan kendaraan listrik dengan harga terjangkau melalui peningkatan kandungan lokal serta produksi massal di dalam negeri.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan EV di Indonesia dinilai tetap dapat berlanjut secara lebih sehat dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada insentif fiskal.
"Strateginya paling baik adalah segera mendorong EV segmen Rp150 juta-200 jutaan via TKDN tinggi dan skala produksi massal di dalam negeri," ucapnya.
(ryh/fea)