Pabrik Toyota di RI Nilai Insentif Mobil Hybrid Perlu untuk Ekspor

Pemerintah dinilai perlu memberikan dukungan terhadap industri otomotif nasional, termasuk memberikan insentif untuk mobil hybrid. Pabrikan menilai kebutuhan atas insentif tidak semata-mata dilihat dari jenis teknologi saja.

"Sebenarnya kita tidak bicara terhadap hybrid atau BEV atau apa ya. Tapi kalau kita bicara lebih ke arah industri," kata Nandi Juliyanto selaku Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Tangerang saat Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Rabu (29/8).

Menurutnya, meski usia industri otomotif Indonesia sudah tak lagi muda, pada dasarnya tetap membutuhkan dukungan agar dapat terus berkembang.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara tetangga yang industrinya bahkan telah lebih lama berkembang, tetapi masih memberikan insentif dari masing-masing negaranya.

"Kalau kita lihat negara tetangga, misalnya Thailand. Thailand itu industrinya lebih tua daripada kita. Kalau kita 55 tahun, Thailand udah 70 tahun lah mungkin, hampir 70 tahun. Itu pun mereka masih mendapatkan insentif," ujarnya.

Malaysia dan Filipina juga disebut masih memberikan dukungan terhadap industri otomotifnya. Filipina, misalnya, menerapkan kebijakan safeguard untuk kendaraan yang diproduksi lokal.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak membedakan teknologi kendaraan.

"Yang diproduksi di lokal, apapun yang diproduksi di lokal, ICE, BEV, apapun modelnya, itu mendapatkan safeguard," kata Nandi.

Ia menilai kebijakan dukungan industri penting untuk memastikan investasi yang sudah masuk ke Indonesia dapat terus berjalan dan berkembang. Hal ini juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif.

Selain pasar domestik, industri otomotif Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari pasar ekspor. Menurut Nandi pasar ekspor saat ini masih didominasi kendaraan ICE dan hybrid. Karena itu, perkembangan kendaraan hybrid di Indonesia juga perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pasar global yang dilayani industri nasional.

"Ekspor kita itu masih 100 persen adalah ICE dan hybrid. Karena di negara-negara tujuan ekspor yang 100 negara kita itu, itu masih fokus kepada ICE dan hybrid," katanya.

Dia menegaskan pembahasan mengenai insentif sebaiknya tidak hanya mengerucut pada apakah pemerintah perlu memberikan insentif untuk hybrid atau BEV. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu menjaga keberlangsungan industri otomotif secara menyeluruh.

"Jadi bukan masalah modelnya, tapi lebih, kalau kita ya, lebih bicara industri," katanya.

Insentif mobil hybrid nihil

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal mobil hybrid kemungkinan tidak akan mendapatkan insentif tambahan dari pemerintah.

Alasannya penjualan mobil hybrid saat ini tergolong stabil dan mengalami peningkatan.

Selain itu teknologi hybrid dinilai menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah keterbatasan infrastruktur kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

"Sekarang hybrid penjualannya naik karena dengan infrastruktur terbatas, teknologi ini jadi solusi bagi masyarakat sebelum masuk ke BEV (battery electric vehicle)," kata Airlangga ditemui di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Jumat (7/8).

Meski penjualan hybrid meningkat, pemerintah menilai dukungan insentif untuk kendaraan jenis tersebut sudah diberikan secara penuh, terutama karena sejumlah model hybrid telah diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), wholesales mobil hybrid Januari-Juni 2026 naik 47 persen menjadi 42.367 unit. Sedangkan PHEV tumbuh 187,4 persen menjadi 5.003 unit.

"Karena sudah jalan, insentifnya sudah full. Insentif itu diberikan untuk produksi nasional, dan ini produksinya sudah nasional," ujarnya.