Bos Leasing Soal DP 0% Motor Listrik: Nggak Mampu Nyicil ya Repot

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) meminta sasaran konsumen program uang muka atau down payment (DP) 0 persen motor listrik ditetapkan lebih dulu sebelum skema pembiayaannya dijalankan.

Penentuan sasaran itu dinilai menentukan model pembiayaan yang paling sesuai sekaligus tingkat risiko yang harus ditanggung perusahaan pembiayaan.

"Tentu buat kami perusahaan pembiayaan kan harus mengedepankan yang namanya asas prudensi, kehati-hatian, tata kelola yang benar dalam menyetujui kredit, bukan?" kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (18/8).

Rencana DP 0 persen mengemuka setelah CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pihaknya akan menekan bahkan menghapus uang muka kredit motor listrik yang saat ini disebut berada di kisaran 10 persen.

Pernyataan itu disampaikan Rosan saat peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8). Menurut dia, pembelian motor listrik saat ini baru sekitar 1 persen dari total pembelian motor nasional setiap tahun.

Sasaran debitur

Suwandi menilai pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan apakah fasilitas tersebut dibuka untuk masyarakat umum atau dibatasi pada kelompok tertentu. Penentuan itu akan memengaruhi tingkat risiko sekaligus bentuk dukungan yang dibutuhkan.

"Siapa target pasarnya? Siapa yang akan menjadi calon debiturnya? Apakah ini dibuka untuk masyarakat? Apakah ini spesifik untuk profesi-profesi tertentu? Nah itu pasti harus duduk dulu," ujarnya.

Skema tanpa uang muka memang berpotensi membuat harga motor listrik lebih mudah dijangkau. Namun, menurut Suwandi, harga yang ringan di awal belum tentu membuat pembelian menjadi mudah apabila cicilan bulanan tidak sesuai dengan kemampuan konsumen.

"Dan kemampuan juga harus, keinginan harus disesuaikan kemampuan. Nggak mampu nyicil ya repot kan?" tuturnya.

Suwandi menyatakan industri pembiayaan menyambut positif arahan pemerintah tersebut. Hanya saja, bentuk programnya dinilai perlu dibahas bersama sejak awal.

"Kalau kita bicara, apapun bentuk daripada program, ini kan basis program, tentu harus duduk dulu nih secara ekosistem seperti apa programnya. Kan baru cuma DP nol yang didengar, bunga murah dan segalanya," ucapnya.

Pembahasan itu mencakup struktur kerja sama, termasuk pihak mana yang akan menjadi mitra pembiayaan.

"Keuangan kan bukan pembiayaan doang, ada yang lain-lain. Apakah yang lain-lain diajak ikut? Apakah hanya pembiayaan nanti? Pembiayaan dengan siapa? Dengan ATPM-nya kah atau dengan dealernya? Membangun satu ekosistem program DP nol," jelasnya.

Hal lain yang belum terjawab adalah sumber pembiayaan bunga murah. Jika bunga kredit ditekan, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang menanggung selisih biaya tersebut agar skema tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan industri pembiayaan.

Suwandi menambahkan program yang tepat harus mempertemukan kepentingan pemerintah, produsen, dealer, perusahaan pembiayaan, dan konsumen. Dengan begitu, insentif yang diberikan tidak berhenti pada penawaran DP murah.

"Dan pas untuk si masyarakatnya ya, calon pembelinya juga supaya 'ini menarik nih', berbondong-bondong orang pada tukar pada beli. Nah itu nyari yang pas dan tepat itu kan perlu berbagai eksperimen, berbagai percobaan," kata Suwandi.