Pemerintah China secara resmi mulai mencabut fasilitas pembebasan pajak konsumsi baterai lithium yang selama ini menjadi penopang utama industri kendaraan listrik.
Langkah strategis tersebut diambil untuk mengurangi insentif secara bertahap seiring pertumbuhan pesat pasar kendaraan energi baru (new energy vehicles/NEV) di negara itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Car News China pada Jumat (4/9) memberitakan berdasarkan pengumuman bersama dari Badan Administrasi Perpajakan Negara dan badan pemerintahan lainnya, baterai lithium-ion isi ulang dan baterai primer lithium mulai dikenakan pajak konsumsi sebesar 2 persen per 1 September 2026.
Besaran tarif pajak tersebut dijadwalkan naik menjadi 4 persen mulai 1 September 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan ini mengakhiri masa kebebasan insentif pajak baterai lithium yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun.
Aturan regulasi pajak saat ini menetapkan baterai biasa dikenakan tarif 4 persen, sedangkan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik selalu memperoleh perlakuan khusus.
Di sisi lain, pemerintah China memberikan pengecualian pajak hingga 31 Desember 2028 bagi baterai sodium-ion, baterai solid-state, dan sel bahan bakar (fuel cells). Pengecualian pajak ini ditujukan untuk mendorong pergeseran industri ke arah teknologi generasi baru
Lonjakan biaya produksi diperkirakan tidak dapat dihindari oleh produsen kendaraan listrik. Sebagai gambaran, harga rata-rata sel penyimpan energi lithium iron phosphate (LFP) 314Ah pada Agustus 2026 berada di angka 0,365 yuan per Wh (Rp958, kurs Rp2.625).
Mobil listrik berkapasitas baterai 60 kWh bakal mengalami kenaikan biaya sekitar 438 yuan (Rp1.150.110) saat tarif pajak 2 persen berlaku, lalu melonjak hingga 876 yuan (Rp2.063.897) ketika tarif 4 persen diterapkan.
Pemberlakuan pajak baterai menjadi bagian dari penyesuaian menyeluruh terhadap ekosistem pajak kendaraan energi baru di China yang dikurangi secara bertahap sejak 2025.
Fasilitas pembebasan pajak pembelian NEV telah diganti menjadi pemotongan 50 persen dengan tarif efektif 5 persen dan batas maksimal potongan 15.000 yuan (Rp39.387.360) per unit sejak 1 Januari 2026.
Pengurangan insentif dilakukan karena tingkat penetrasi NEV di pasar domestik China sudah melampaui 50 persen.
Kementerian Keuangan bersama instansi terkait pada 3 Juli lalu mengumumkan bahwa fasilitas potongan pajak kendaraan dan kapal juga resmi dicabut mulai 1 Januari 2027.
Keputusan tersebut menghapus diskon pajak 50 persen untuk kendaraan hemat energi, serta mengakhiri pembebasan pajak komersial berbasis baterai listrik, plug-in hybrid, dan sel bahan bakar yang sebelumnya berlaku selama 15 tahun.
(hjn/fea)