Bus Listrik Diminati Daerah, ITDP Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi

Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang mendorong adanya peraturan penggunaan bus listrik di berbagai kota Indonesia.

Gonggomtua mengatakan saat ini belum ada peraturan yang menjadi mandat penggunaan bus listrik di berbagai kota Indonesia.

"Belum ada peraturan, belum ada mandat. Kami selalu mendorong Kementerian Perhubungan untuk membuat peraturan peta jalan adopsi bus listrik," ujarnya dalam acara Evolution Indonesia Forum 2026, Rabu (30/9).

Gonggomtua menilai peta jalan tersebut bisa mempercepat transisi ke bus listrik. Selain itu, aturan tersebut juga bisa menjadi dasar bila pemerintah ingin memberikan insentif.

"Bus listrik ini belum ada insentif bagi bus listrik ataupun bagi industrinya, apakah itu potongan harga, bantuan R&D, atau sales, karena ini yang selalu juga ditanyakan oleh pemerintah daerah," ujar Gonggomtua.

Gonggomtua mengaku telah bertemu sejumlah pemerintah daerah yang memang tertarik mengadopsi bus listrik di daerah mereka masing-masing. Daerah yang tertarik di antaranya Kota Pekanbaru, Surabaya, dan Purwakarta.

Menurutnya, kota-kota tersebut mau bertransisi ke bus listrik, tetapi sayangnya tidak ada standar implementasi yang bisa diikuti.

Oleh karena itu, ia menilai kehadiran peraturan mengenai adopsi bus listrik ini diperlukan agar bisa mengakomodir pemerintah kota yang memang tertarik bertransisi ke bus listrik.

Saat ini, ITDP sedang membantu Kementerian Perhubungan agar bisa menghadirkan peraturan ini.

"Kami sedang bantu Kementerian Perhubungan dalam kebijakan yang kami dorong itu. Kami juga mengikutsertakan toolkit perencanaan seperti apa supaya teman-teman di kota lain bisa melakukan sendiri merencanakan bus listrik," ujar Gonggomtua.