Alasan Menperin Dorong Insentif Hybrid, PHEV dan REEV

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong wacana pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Langkah ini disiapkan guna mempercepat pengembangan industri otomotif nasional sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan dorongan insentif tersebut diberikan karena kendaraan elektrifikasi tersebut dinilai memiliki kontribusi besar dalam mengurangi konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi, serta menekan emisi kendaraan.

"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," ujar Sarmuji di Jakarta, pekan lalu.

Selain menghemat BBM bersubsidi, Sarmuji menilai pengembangan teknologi hybrid dan REEV memberikan keuntungan bagi industri komponen nasional karena proses adaptasinya tidak perlu berubah secara total.

"Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," katanya.

Bentuk insentif yang disiapkan tidak harus berupa keringanan pajak, melainkan kemudahan administrasi yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah melirik fasilitas seperti pembebasan aturan ganjil genap, penyediaan parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya.

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," tutur Sarmuji.

Kemenperin menargetkan pembahasan dan pengusulan penambahan insentif ini dapat dikebut tahun ini dengan memanfaatkan momentum harga BBM guna memperkuat daya saing industri otomotif nasional.