Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah tengah mengkaji insentif untuk kendaraan hybrid dan mengusulkannya diberlakukan pada tahun ini. Besaran insentif itu dikatakan tidak harus sama dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).
Pembahasan teknis disebut masih berlangsung bersama pihak terkait, termasuk untuk menentukan besaran insentif yang akan diajukan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini akan kita usulkan. Usulannya akan tahun ini," ucap Sarmuji di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (27/10).
Menurut Sarmuji, hal terpenting adalah adanya dukungan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan pasar sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengembangan kendaraan hybrid dinilai dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi kendaraan.
Sarmuji juga menyebut rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih relatif rendah dibanding sejumlah negara ASEAN. Angkanya disebut baru sekitar 99 unit per 1.000 penduduk, sedangkan Malaysia sekitar 490 unit dan Thailand sekitar 275 unit.
Itu berarti rasio Malaysia sekitar 4,9 kali dan Thailand sekitar 2,8 kali rasio Indonesia.
Pasar mobil bekas
Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menilai stimulus penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia menyampaikannya usai pertemuan TMMIN dan Toyota Astra Motor (TAM) dengan Menperin.
Nandi menyebut pasar kendaraan kini menghadapi pergeseran permintaan ke mobil bekas.
"Kami tadi menyampaikan mengenai pentingnya stimulus untuk meningkatkan daya beli, sehingga pembelian mobil baru itu meningkat. Karena sekarang market-nya bergeser kepada used car," tutur Nandi.
(fea)