PDIP Hormati Sikap SBY Tolak Kenaikan BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghargai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak permintaan Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dalam pertemuan empat mata mereka di Bali, Rabu malam (27/8).

“Tiap pemimpin punya aturan sendiri. Kami menghormati itu (pilihan SBY). Kenaikan BBM adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan anggaran,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait di gedung DPR RI, Jakarta, kamis (28/8).

Menanggapi penolakan SBY, Jokowi mengatakan pemerintah barunya nanti siap menaikkan harga BBM untuk menekan defisit APBN. “Saya sudah sampaikan bolak-balik, saya siap untuk tidak populer,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta.

Sebelum harga BBM dinaikkan, Maruarar meminta Jokowi untuk melakukan efisiensi di semua lini pemerintahan seperti anggaran perjalanan dinas, pembangunan gedung baru, pengadaan, dan lain-lain. Penghematan anggaran harus dimaksimalkan.

Apabila semua sudah dilakukan namun tak bisa menutup defisit, ujar anggota Komisi XI Bidang Anggaran DPR itu, maka Jokowi berhak menaikkan harga BBM.

Meski SBY tak menyambut positif permintaan Jokowi soal BBM, Maruarar menganggap pertemuan Jokowi dan SBY semalam bermanfaat. “Itu menunjukkan kalau SBY dan Jokowi adalah seoarang negarawan,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar.

Komunikasi yang terjalin antara SBY dan Jokowi memperlihatkan ada proses transisi yang bagus dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru.

Partai Demokrat kepada CNNIndonesia menyatakan SBY menolak menaikkan harga BBM karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah SBY baru saja menaikkan tarif dasar listrik. Kedua, SBY tak ingin meninggalkan memori kurang bagus di benak rakyat di akhir kepemimpinannya. Ketiga, SBY mampu menahan kenaikan BBM.

Demokrat meminta PDIP tak lagi menekan SBY soal harga BBM. “Pemerintah Jokowi jangan mau enaknya saja. Jangan seperti kami menyediakan nasi di piring lengkap dengan sayur dan lauk-pauk, lalu dia tinggal makan. Sekarang PDIP tahu, jadi partai penguasa tidak gampang,” kata Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua.

Permintaan untuk menaikkan harga BBM juga dilontarkan oleh wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Menurutnya, kenaikan harga BBM sulit dihindarkan karena masyarakat amat boros mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi pun diperkirakan tak akan bertahan hingga akhir tahun.

“Pemerintahan Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Subsidi BBM diperkirakan habis November. Kalau November tak ada lagi bensin dijual, kami (pemerintahan baru) yang salah. Jadi harus sekarang (harga BBM) dinaikkan,” kata JK, Senin (25/8).

Politisi senior Golkar itu mengatakan, negara bisa bangkrut apabila terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun tiap tahun. APBN banyak terserap untuk subsidi BBM dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.