Ketua DPP Golkar Tolak Munas Digelar 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai tak sepakat musyawarah nasional digelar tahun 2015 seperti yang disepakati para calon ketua umum Partai Golkar. Menurut Yorrys, partai seharusnya berpegang pada konstitusinya, yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

“Sebetulnya ini bukan soal kapan munas digelar, tapi pilihan antara melaksanakan AD/ART bahwa munas digelar tiap lima tahun, atau rekomendasi partai,” ujar Yorrys kepada CNNIndonesia, Selasa (2/9). Posisi AD/ART, kata dia, jelas lebih tinggi daripada rekomendasi munas sebelumnya di Riau.

Terlebih rekomendasi munas 2009 di Riau agar munas berikutnya digelar 2015 atau mundur setahun dari seharusnya, disusun atas catatan tertentu. “Tahun 2011, ARB (Aburizal Bakrie) jadi satu-satunya calon Ketua Umum Golkar. Tahun 2012, dia memenangkan kursi Ketum Golkar. Tahun 2013, (munas Riau mengamanatkan agar) Golkar memenangkan seluruh pilkada. Tahun 2014, ARB harus menang Pemilu Presiden,” kata Yorrys.

Politisi Papua itu menyatakan, munas Riau memprediksi Pemilu Presiden 2014 berlangsung dua putaran. Oleh sebab itu munas Riau merekomendasikan munas selanjutnya digelar tahun 2015 setelah semua proses Pilpres dua putaran itu usai. Nyatanya Pilpres hanya berlangsung satu putaran dan ARB tidak jadi presiden.

“Padahal rekomendasi agar munas digelar 2015 dengan catatan ARB menjadi presiden 2014,” ujar Yorrys. Bila kondisinya kini tidak sesuai amanat munas Riau, kata dia, maka sudah seharusnya Golkar kembali kepada AD/ART partai.

Mengenai para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi yang setuju munas digelar 2015, Yorrys mengatakan hal itu semata berdasarkan asas kepatuhan. “DPP salah karena meminta persetujuan DPD. Sesuai AD/ART, DPP hanya bertugas melaksanakan munas, bukan meminta persetujuan kepada DPD I,” kata anggota DPR itu.

Yorrys pun berencana untuk menemui Wakil Ketua Umum Agung Laksono untuk membahas soal munas Golkar. Dia hendak bertanya apakah betul Agung menyetujui munas digelar 2015. Terakhir kali bertemu Agung belum lama ini, Yorrys melihat surat yang dibuat Agung untuk DPP Golkar. Dalam surat itu, ujarnya, Agung menulis bahwa ia berprinsip memegang AD/ART partai.

Salah satu agenda munas adalah pemilihan ketua umum. Apabila ketua umum berganti, ada kemungkinan arah koalisi Golkar berganti dari Prabowo ke Jokowi. Apalagi Jusuf Kalla, kader senior Golkar yang juga mantan ketua umum partai itu, merupakan wakil presiden terpilih.

Agung Laksono, Jumat (31/8), meminta seluruh kader Golkar untuk solid. Ia tak lagi mempersoalkan apakah  munas digelar 2014 atau 2015. Kapanpun munas digelar, Agung siap memperebutkan kursi ketua umum Golkar.

“Jangan ada perpecahan di partai. Harus ada win-win solution dalam bingkai organisasi. Selama Golkar masih dipimpin oleh DPP sekarang, ya seperti itu kondisinya,” kata Agung.