Survei Sinergi: DPD Golkar Ingin di Luar Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia menyatakan Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi cenderung menginginkan partai mereka berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.

“Lebih dari separuh responden, sebanyak 55,90 persen, memilih Golkar berada di luar pemerintahan,” kata Direktur Sinergi Data Indonesia, Barkah Pattimahu, dalam konferensi pers hasil survei soal Golkar dan musyawarah nasional di Jakarta, Rabu (3/9).

Survei dilakukan pada 19-29 Agustus dengan mewawancarai para ketua dan sekjen DPD I Golkar se-Indonesia via telepon. Survei menggunakan metode proportionate stratified random sampling dengan margin of error sekitar 6,8 persen.

Dari hasil survei, terlihat sebagian besar DPD I Golkar di Papua dan Maluku ingin partai mereka bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Namun DPD I Golkar di wilayah barat yang memiliki mayoritas suara ingin Golkar mencetak sejarah baru dengan berkiprah di luar pemerintahan.

Survei juga menunjukkan separuh lebih DPD I Golkar cenderung ingin musyawarah nasional digelar tahun 2015. “Manuver elite Golkar di luar faksi ARB (Aburizal Bakrie) tidak mempengaruhi pilihan DPD untuk menggelar munas 2015,” ujar Barkah.

Menanggapi hasil survei ini, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan bagaimanapun Golkar adalah partai yang terbiasa berada di dalam pemerintahan sehingga tradisi itu sulit dilepas. “Golkar itu dekat dengan kekuasaan dan dengan itu kami dapat berkarya,” ujarnya.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, menurut survei Sinergi ini, juga dinilai cukup berhasil. “Hampir separuh responden puas dengan kinerja ARB,” kata Barkah.

DPD I Golkar yang menilai ARB berhasil memimpin adalah DPD I di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera Barat. Sementara DPD I Golkar di wilayah papua dan Maluku cenderung menilai ARB gagal memimpin partai beringin.

Hasil survei Sinergi ini berkebalikan dengan ucapan Agus Gumiwang Kartasasmita, mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang dipecat karena berseberangan sikap politik dengan DPP.

“Ada silent majority di Golkar. Mereka ini safety player, diam tapi sesungguhnya tak setuju dengan banyak sikap DPP Golkar di bawah Aburizal,” kata Agus yang saat ini bersama Nusron Wahid dan Poempida Hidayatulloh menggugat DPP Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas pemecatan yang dilakukan partai beringin terhadap ketiganya.

DPP Golkar di bawah Aburizal, ujar Agus, merupakan periode paling berantakan sepanjang sejarah berdirinya partai itu. Puncak kegagalan Ical terlihat pada kegagalan Golkar di Pemilu 2014. “Target Golkar tak tercapai. Jumlah kusi Golkar di DPR turun drastis,” kata dia.

Mantan Wakil Ketua Komisi I itu yakin, pada akhirnya kekuatan Ical di Golkar bakal pudar. “Tak jadi masalah apakah musyawarah nasional Golkar digelar tahun 2014 atau 2015. Waktu sekarang tidak relevan. Silent majority di Golkar ingin perubahan fundamental,” ujar Agus.