PAN Calonkan Zulkifli Hasan Jadi Ketua DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional mengincar kursi ketua DPR menyusul perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang di dalamnya menyebut semua fraksi dapat mengajukan calon pimpinan DPR. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya bahwa kursi ketua DPR otomatis menjadi milik partai pemenang pemilu legislatif.

“Kami ikut UU MD3 saja. Di sana sudah jelas mekanisme pemilihan Ketua DPR seperti apa,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Tjatur Sapto Edy kepada CNNIndonesia, Sabtu (6/9).

Partai yang berdiri Agustus 1998 itu sudah menggadang dua kadernya untuk diajukan menjadi ketua DPR. Mereka adalah Zulkifli Hasan dan Taufik Kurniawan. Zulkifli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019, sedangkan Taufik kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

“Keduanya merupakan kader senior PAN. Rekam jejaknya tak kami ragukan lagi,” ujar Tjatur.

Ketua Fraksi PAN itu menyatakan, PAN mendukung pemilihan ketua DPR dilakukan secara tertutup lewat sistem paket. Mekanisme tersebut mengharuskan calon ketua DPR diajukan sepaket dengan empat calon wakilnya. Total lima calon pimpinan DPR itu harus berasal dari fraksi berbeda.

Meski ingin mengajukan kadernya sebagai ketua DPR, PAN tak keberatan apabila mereka akhirnya hanya kebagian kursi wakil ketua DPR. Sistem paket mengharuskan PAN untuk berkoalisi dan bernegosiasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR soal pembagian kursi pimpinan.

Koalisi Merah Putih di mana PAN tergabung di dalamnya, nantinya akan membahas siapa-siapa saja yang akan mereka ajukan untuk mengisi kursi pimpinan DPR. Selain PAN, anggota koalisi merah Putih untuk saat ini adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP.

Partai Persatuan Pembangunan pun sudah menyiapkan calon untuk mengisi kursi pimpinan DPR. “Siapa orangnya masih rahasia,” kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi.

Ia optimistis PPP akan kebagian kursi pimpinan DPR meski koalisi Merah Putih terdiri dari enam fraksi di parlemen, sedangkan untuk mengajukan pimpinan DPR lewat sistem paket hanya dibutuhkan lima fraksi. Artinya jika koalisi Merah Putih tetap solid, harus ada satu partai yang berkorban untuk tak mendapat jatah kursi pimpinan DPR.

“Pimpinan DPR terdiri dari ketua dan empat wakil ketua. PPP menerima (kursi) mana saja yang nanti diberikan (koalisi Merah Putih),” kata Arwani.