Kepala Daerah Dipilih DPRD Belum Tentu Efisien

Jakarta, CNN Indonesia --

Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disambut dingin oleh anggota Komisi VIII DPR Poempida Hidayatulloh. Menurut Poempida, pemilihan dengan cara itu belum tentu efisien.
 

"Tidak ada jaminan. Mungkin dari segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara efisien," ujar Poempida. "Tapi, dari segi biaya politik bisa jadi lebih mahal."
 

Poempida khawatir apabila nanti wacana itu bergulir, kekuasaan DPRD dalam tawar menawar politik akan terlalu tinggi dan sulit untuk dikendalikan. "Tidak tahu harga suaranya nantinya berapa. Ini kan agak mengerikan," kata pria yang dipecat dari keanggotaan Partai Golongan Karya tersebut.
 

Selain itu, Poempida juga berpendapat kepala daerah yang nanti dipilih langsung belum tentu merepresentasikan keinginan masyarakat daerah tersebut. "Bagaimana pertanggungjawabannya bila seperti itu?" katanya.
 

Namun Poempida yakin bila dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi maka undang-undang tersebut akan gugur dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan pemilihan presiden saja sesuai dengan konstitusi dilakukan secara langsung.
 

"Kalau saya lihat, demokrasi itu memang membutuhkan biaya mahal," kata Poempida. "Tapi ini adalah cara terbaik dari yang terburuk untuk menampung aspirasi masyarakat," katanya menjelaskan seraya menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi oleh kepala daerah yang ingin menutup biaya kampanye.

Saat ini, wacana pemilihan kepala daerah secara tak langsung itu sedang dibahas panitia kerja Rancangan Undang undang Pemilihan Kepala Daerah DPR.