Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Energi dan Pertambangan Bambang Wuryanto mengatakan partainya siap menghadapi hasil dari Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi menyebabkan pilkada dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Pasti kalah kalau divoting-voting. Kalau situasinya seperti ini, kawan-kawan (partai Koalisi Merah Putih) tidak bisa diajak bicara, kami harus siap," kata Bambang di Gedung DPR, Senin (9/8).
Bambang menegaskan partainya sudah terbiasa ’sendiri’ dan telah belajar 10 tahun di luar pemerintahan cukup membuat PDIP tahan atas ancaman politik seperti RUU Pilkada. Namun, ia menegaskan ini bukan artinya PDIP lebih memilih mengisolasi diri dan ia yakin RUU Pilkada tidak dapat bertahan lama.
"Pasti rakyat dan media massa tidak akan diam. Wacana pasti akan terus bergulir dan bila ingin menang, menang dengan cara tidak baik apa tidak risih? Pasti risih,” katanya.
Bambang lantas mengambil contoh mengenai kemarahan rakyat atas ketidakadilan. Pada 1999, PDIP memenangi pemilu legislatif dengan angka 33,74 persen namun tidak dapat menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Bambang mengklaim tekanan dari rakyat mengakibatkan Partai Keadilan Bangsa menjadikan Megawati wakil presiden Abdurrahman Wahid saat itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT