Perppu Dinilai Sebagai Produk Pencitraan SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai tindakan yang dilakukan SBY dengan mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, hanyalah upaya untuk membentuk citra baik menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden. Sebab, perppu itu dikeluarkan setelah mendapat tekanan dari masyarakat baik melaui media massa maupun media sosial yang sempat muncul belakangan hari.

“Perppu itu adalah produk pencitraan SBY. Rakyat marah karena Demokrat walk out, maka dikeluarkannya Perppu itu,” ujar Idil dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (4/10).

Oleh karena itu, menurut Idil pengeluaran perppu tak dibarengi dengan pengertian substansinya. “Seharusnya perppu dikeluarkan dalam keadaan mendadak dan darurat, mengingat usianya pendek, tapi SBY berkukuh juga mengeluarkan,” katanya.

Kegentingan, analisis Idil, baru dirasakan SBY setelah adanya gelombang protes di dunia maya, terutama twitter. “Itu artinya kegentingan diukur dari sisi yang sangat subyektif,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Kini, Partai Demokrat yang dipimpin SBY pun berusaha agar dua perppu tersebut bisa diterima DPR, termasuk dengan berupaya mendekati PDIP yang selama ini getol mendukung pilkada secara langsung.

Ditemui di tempat yang sama, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah bila Perppu tersebut merupakan produk pencitraan SBY, sebab menurutnya SBY sangat mendukung Pilkada secara langsung.

“Pak SBY itu presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dia pasti sangat mencintai pemilu langsung,” ujar Ruhut.

Ruhut pun juga dengan santai menanggapi kabar yang beredar mengenai Partai Demokrat yang dinilai mengambil keuntungan dalam bentuk jatah kursi di parlemen dari polemik UU Pilkada ini. Menurutnya, Demokrat akan tetap menjadi penyeimbang pemerintahan mengingat hubungan baik yang terjalin antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yakni SBY dengan Presiden Terpilih Joko Widodo.

“Demokrat akan tetap netral jadi penyeimbang, karena hubungan SBY dan Jokowi sangat baik, daripada KMP yang awalnya bilang oposisi tapi sekarang bilangnya penyeimbang. Oposisi mana ada yang baik?” kata pria yang akrab disapa Poltak ini.