Pimpinan MPR Harap Pelantikan Bebas Boikot

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) E. E. Mangindaan berharap pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla akan berlangsung lancar dan kondusif. Dia memastikan tidak akan ada boikot.

 “Karena ini pimpinan melantik presiden terpilih yang dipilih rakyat. Harus tertib dan khidmat," kata Mangindaan di DPR RI, Kamis (9/10).

Untuk mempersiapkan itu, Senin pekan depan akan diadakan rapat pimpinan MPR. Sekretariat MPR juga akan mengkomunikasikan proses persiapan pelantikan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan proses pelantikan masih dalam satuan tugas dan kewajiban KPU yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum. KPU jadi penanggung jawab atas terselenggaranya pelantikan.

"Desain pelantikan itu bagian dari tahapan pemilu dan kami punya tanggung jawab memastikan proses pelantikan berjalan sesuai agenda," kata Husni di DPR RI.

Bagaimana jika benar diboikot? Husni mengatakan KPU tak punya rencana lain. Dia menegaskan, hampir tak mungkin pelantikan bisa diboikot atau dihalang-halangi.

Gugatan Rachmawati Soekarnoputri
Hawa sejuk dari Mangindaan rupanya tak mengalir ke ruang audiensi antara pimpinan DPR dan Rachmawati Soekarnoputri di Gedung Nusantara III, DPR. Rachmawati menyampaikan bahwa DPR harus segera mengklarifikasi dugaan bahwa Jokowi terlibat kasus dugaan korupsi.

Saat ini memang Kejaksaan Agung sedang menyidik perkara korupsi bus Transjakarta di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Eks Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sudah jadi tersangka dan ditahan dalam perkara itu.  

Selain soal kasus dugaan korupsi, Sri Bintang Pamungkas, salah seorang tokoh yang ikut di rombongan Rachmawati, mengaku punya informasi bahwa di Australia Jokowi telah menyampaikan proposal referendum Papua.

"Dokumen itu ada di tangan seorang mahaguru dan politikus Australia yang berjanji mengulangi peristiwa Timor-Timur di Indonesia." kata Sri.

Mendengar hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kedaulatan Indonesia tak boleh dilanggar. Kalau ada usulan referendum, kata politikus Partai Gerindra ini, sudah pasti akan ditolak mentah-mentah oleh DPR.

Menanggapi tuduhan Rachmawati, politikus Nasdem di DPR, Bachtiar Aly, yakin Jokowi tidak akan ambil risiko untuk korupsi.