Jokowi Sudah Tuntas Isi Pos-pos Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla sudah tuntas mengisi pos-pos kementerian yang akan membantu pemerintahan mereka dalam periode 2014-2019. Keduanya tinggal menyaring para kandidat di tiap pos.

"Di pos itu sudah ada isinya, tapi ada yang empat, ada yang tiga, lima, ada dua. Dan itu yang disaring jadi satu," kata Jokowi, didampingi Kalla, di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta, Jumat (10/10).

Tapi baik Jokowi dan Kalla enggan mengungkapkan siapa saja kandidat-kandidat tersebut.  Sambil bercanda Jokowi bilang kalau nama disebut, “Orang itu nanti tidak bisa tidur.”

Jokowi bilang sudah beberapa kali berdiskusi dengan Kalla perihal kementerian itu. Bahkan pertemuan mereka berdua, disebutnya, bisa berlangsung sampai tengah malam. “Juga siang ini, kami masih memproses itu.”

Seleksi, kata Jokowi, sudah dilakukan. Bentuknya adalah memeriksa rekam jejak para kandidat, bukan hanya wawancara. “Saya kira (tentang) manajerial, manajemen, integritas, rekam jejak yang sudah beliau-beliau kerjakan," tuturnya.

Proses seleksi itu dilakukan di beberapa tempat. Antara lain di warung, di rumah dinas, di rumah Kalla, di kantor. Seleksi dilakukan secara tertutup agar siapapun yang tak lolos tak perlu merasa malu.

"Coba kalau kau diseleksi dan tidak lulus, malunya kaya apa orang kan," ucap Kalla, yang kemudian disambut tawa para awak media.

Kalla bilang, nama-nama kandidat akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diperiksa latar belakangnya.  

Termasuk di dalam 33 kementerian yang disusun, Jokowi dan Kalla telah menetapkan ada tambahan satu kementerian koordinator. Jadi nanti akan ada empat kementerian koordinator. Tapi Jokowi masih menyimpan nama satu kementerian koordinator tersebut.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada tiga kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
 
"Menko boleh profesional, boleh partai politik,” kata Jusuf Kalla, menimpali.

Langkah ini, ungkap Jokowi, diambil dengan pertimbangan agar pos-pos kementerian dan menko diisi oleh orang yang paling kompeten dan sesuai bidangnya.

"Ini yang akan kita atur agar betul-betul yang memegang kementerian itu orang-orang yang profesional, yang mengerti bidang yang akan dikerjakan, diatur, dan dikelola," tutur Jokowi.