Demokrat Janji Tidak Akan Recoki Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Bersebrangan di legislatif dan memilih menjadi partai penyeimbang ketimbang berkoalisi dengan kubu Jokowi-JK, tidak membuat Edhie Baskoro alias Ibas berseberangan untuk ikut serta melancarkan prosesi pelantikan presiden 20 Oktober 2014.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu yakin pelantikan presiden dan wakil presiden akan berjalan lancar. Dirinya optimistis seluruh bangsa termasuk dua kubu yang kini dianggap terpolarisasi, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, mengerti betapa pentingnya momen bersejarah nanti.

“Saya yakin para pimpinan MPR RI dan segenap anggota yang baru disumpah melalui proses yang sangat demokratis juga pasti berpikir jernih melihat masa depan bangsa yang terpenting,” kata Ibas seperti dikutip dari rilis yang diterima CNN Indonesia, Jumat (10/10).

Publik tidak perlu khawatir terkait merebaknya isu penjegalan pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK. Bahkan dari Partai Demokrat sekalipun, Ibas memastikan tidak ada satupun kader partainya yang berpikiran sejauh itu. Ibas yang kini menjabat Ketua Fraksi PD di DPR RI, mengatakan akan terus konsisten dengan posisinya sebagai partai penyeimbang, tak di KMP, bukan pula di KIH.

“Jangan ada yang curigai dengan isu penjegalan atau pemakzulan. Intinya tidak ada niatan dari kami, Partai Demokrat untuk menjegal pelantikan apalagi 'ngerecoki' pemerintahan presiden terpilih Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla.

Ke depan, pemerintahan baru yang akan dilantik bisa menjalankan agenda pembangunan nasional yang pro rakyat. Enggan disebut bermain di dua kaki dengan menasbihkan diri sebagai partai penyeimbang, Ibas berdalih PD berada dalam posisi terdepan selama kebijakan yang dihasilkan untuk kepentingan rakyat.

“Kami (PD) bisa mengkritisi secara konstruktif dan tentu bisa menentang pemerintah ke depan manakala kebijakan atau programnya tidak pro-rakyat. Sebaliknya kami (PD) akan mendukung pemerintah sepenuhnya jika kebijakan atau programnya tepat dan pro rakyat,” kata anggota DPR RI asal Dapil Jatim VII ini.

Senada dengan Ibas, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PD Agus Hermanto membantah jika langkah yang dilakukan partai SBY dengan gaya politik ‘penyeimbang’ bukan untuk menerima atau menolak kebijakan pemerintah atau untuk bisa bermain di semua lini, di KIH atau pun di KMP.

“Tidak, tidak sepicik itu. Kami tidak berada di keduanya, tapi yang terpenting untuk rakyat. Kalau itu bagus kita dukung kalau merugikan rakyat tentu ditolak, itu posisi kami,” ujarnya kepada CNN Indonesia.