Publik Tak Perlu Tahu Proses Penyaringan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan proses seleksi menteri saat ini sudah memasuki tahap penyaringan. Di tahap ini, menurutnya publik tidak perlu mengetahui lebih jauh.

"Penyaringan menteri itu hak prerogatif presiden," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/10).

Aria juga mengatakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jauh soal pengumuman nama menteri kepada publik.

Saat dimintai keterangan sudah sejauh mana proses penyaringan nama-nama menteri, Aria mengaku tidak mengetahuinya.

Selanjutnya Ketua DPP PDIP ini menyoroti pentingnya partisipasi publik saat proses penjaringan nama kandidat menteri. Di tahap ini masyarakat bisa mengkritisi rekam jejak maupun kompetensi calon-calon yang diajukan untuk mengisi posisi di kabinet.

Mengenai posisi menteri yang diberikan untuk partai berlambang banteng, Aria menjelaskan hanya kader terbaik partai yang akan mengisi posisi menteri.

Ia juga mengatakan penentuan kader-kader partai ini dibahas bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Ibu Mega yang paling tahu, keputusan itu ada di tangan Ibu Mega," ujarnya.

Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Syafi'i Maarif, mengatakan pihaknya sampai saat ini tidak dilibatkan dalam menyiapkan calon-calon menteri. Menurut Syafi'i ia selama ini hanya bersifat pasif. “Tidak dilibatkan dalam menyusun struktur kabinet apalagi soal nama-nama calon menteri,” ujar Syafi'i kepada CNN Indonesia, Selasa (14/10).

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini mengingatkan, selain kandidat menteri mesti memiliki profesionalitas, integritas, jiwa kepemimpinan, dan moral yang baik, juga harus memiliki satu poin lagi yang sangat penting. “Yaitu orangnya harus patriot petarung,” kata Syafi’i.