PDIP Tak Soal Komisi Dikuasai Kubu Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dikuasai oleh partai politik koalisi Prabowo, jabatan ketua komisi-komisi kemungkinan besar juga direbut kubu Prabowo.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengaku tidak masalah jika pimpinan komisi didominasi oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan pihaknya sedang membangun komunikasi namun secara prinsip pemerintahan Jokowi tidak menjadi masalah karena fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. “Membahas undang-undang, membahas anggaran, bersama-sama dengan pemerintah. Saya kira semua punya sepakat yang sama," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

Mengenai hubungan dengan partai kubu Prabowo, Tjahjo mengatakan komunikasi terus dilakukan. "Tapi soal pengambilan keputusan politik, ya kami tidak bisa intervensi dong," ujarnya.

Sidang paripurna DPR hari ini secara resmi menyetujui jumlah komisi DPR periode 2014-2019 akan tetap 11, sama dengan DPR periode 2009-2014 lalu. Selain itu, juga tidak ada perubahan dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing komisi.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto dan kemudian dilanjutkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut juga memutuskan pembagian mitra kerja bagi masing-masing komisi akan menunggu pengumuman kabinet dari presiden terpilih Jokowi dahulu.

Untuk penentuan anggota komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya, hal tersebut akan juga ditunda sampai paripurna berikutnya karena belum disiapkannya nama-nama oleh mayoritas fraksi.

Mengenai mekanisme pemilihan pimpinan komisi sendiri, belum ditemui kata sepakat. Oleh karena itu, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi akan mengadakan rapat di Ruang Pansus B pada pukul 15.00 WIB.