Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat seharusnya sudah dibubarkan. Kedua kubu, menurut dia, seharusnya melebur jadi satu setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi menjadi presiden dan wakil presiden.
Adapun maksud dari pembubaran tersebut adalah untuk bersama-sama membantu bangsa Indonesia melawan dua permasalahan utama yang sedang terjadi. Pertama adalah adanya kaum neoliberalisme atau profundamentalisme ekonomi. "Yang membuat harga minyak Indonesia harus dipertaruhkan di perdagangan internasional," kata Basarah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (21/10).
Permasalahan kedua adalah adanya kaum fundamentalisme agama yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara yang berdasarkan suatu agama tertentu. “Bersama-sama bubarkan koalisi ini dan berubah menjadi kesatuan gotong-royong bangsa Indonesia," katanya.
Yunarto Wijaya, pengamat politik Charta Politika, mengatakan simbolisasi dari pertarungan politik dari masa kampanye hingga sekarang adalah Jokowi dengan Prabowo secara pribadi. Yunarto melanjutkan bahwa kini bukan lagi sekedar berbicara Megawati-SBY tapi sudah berbicara dua sosok utama dalam pertarungan politik selama setahun terakhir, Jokowi dan Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan baru pertama kalinya menurut saya ada ucapan selamat dari Prabowo, itu semakin meyakinkan bahwa memang sudah diakuinya pemerintahan Jokowi secara stabil," ucapnya.
Yunarto menyampaikan minimal masyarakat akan melihat proses dialektika atau
check and balances dalam konteks yang lebih rasional. "Bukan dalam konteks politik balas dendam," katanya.
Hal serupa juga diutarakan Leo Agustino kepada CNN Indonesia. Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, ini menilai KMP akan tetap berperan sesuai perannya di parlemen sebagai koalisi penyeimbang. "Dalam arti kata, mereka akan menentang kebijakan yang anti-publik dan mendukung apabila Jokowi-JK memformulasi dan mengimplementasi kebijakan pro-publik," katanya.
Leo berharap KMP tidak tergiur dengan kursi kabinet atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditawarkan oleh KIH. "Karena hal tersebut akan memandulkan perannya sebagai koalisi penyeimbang," tuturnya.