PDIP Minta Kerjasama Jokowi-KPK Tak Disoal

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta semua pihak untuk tak mempolitisasi langkah Joko Widodo yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memilih menteri-menterinya.

“Yang berkaitan dengan KPK itu masuk komitmen Jokowi-JK untuk membangun pemerintahan yang bersih. Sebaiknya jangan dipolitisasi,” kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (22/10).

Keterlibatan KPK dan PPATK sebagai institusi negara, ujar Hasto, adalah untuk membentuk pemerintahan yang bersih, dan merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam memilih menteri-menterinya.

Hasto juga menyayangkan pemberitaan mengenai calon-calon menteri yang menerima tanda merah dan kuning dari KPK. “(Daftar calon menteri yang diserahkan Jokowi ke KPK) bersifat rahasia negara. Kami menyayangkan adanya spekulasi,” kata dia.

Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu mengatakan jangan sampai sejumlah tokoh dicap dengan warna-warna. KPK sebelumnya menandai beberapa nama calon menteri Jokowi dengan warna merah dan kuning.

Calon menteri yang diberi tanda merah langsung dicoret dari daftar karena berpotensi tinggi tertangkap dalam kasus korupsi. Sementara calon menteri yang diberi tanda kuning berarti kurang berisiko terjerat korupsi, namun pernah diadukan oleh masyarakat. Mereka ini masih berpeluang terpilih menjadi menteri.

Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka menyatakan beberapa nama calon menteri yang ia sodorkan ke KPK dan PPATK tak mendapat restu.

“Kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” kata Jokowi.

Kedelapan nama yang tidak direstui KPK dan PPATK tersebut telah ditarik oleh Jokowi dari daftar. “Ya diganti dong,” ujarnya. Penggantinya diambil dari nama lain dalam daftar calon menteri yang sudah ada, sekaligus dari luar daftar tersebut.