DPR Terhambat Bila Kabinet Lambat Diumumkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat menanti kabinet yang bakal diumumkan Presiden Joko Widodo. Semakin lambat kabinet diumumkan, hal itu dapat berimbas ke DPR.

“DPR ingin cepat kerja. Ingin cepat merespons keinginan presiden pada pidato pelantikannya tentang kerja, kerja, dan kerja. Cuma dalam kondisi begini (kabinet belum diumumkan), kami dilematis,” kata legislator Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/10).

Struktur kabinet Jokowi, khususnya jumlah dan nama kementerian, amat mempengaruhi pembentukan komisi di DPR. DPR perlu menyesuaikan ruang lingkup dan mitra kerja tiap komisinya dengan kementerian-kementerian dan lembaga negara yang dibentuk Jokowi.

Menurut Taufik, DPR bahkan belum bisa merespons permintaan pertimbangan dari Jokowi karena alat kelengkapan Dewan belum terbentuk. Salah satunya karena kubu Jokowi di parlemen belum juga menyerahkan nama-nama anggota mereka yang akan ditaruh di tiap komisi.

Sebelumnya akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, menyatakan Jokowi terbentur Undang-Undang Kementerian dalam membentuk kementerian-kementerian. Dalam UU tersebut, presiden wajib berdiskusi dengan DPR bila mau mengubah nomenklatur kementerian.

Terkait hal itu, Jokowi telah mengirim surat ke DPR. Surat itu berisi pengajuan perubahan kementerian dan lembaga negara. “Kementerian yang hendak diubah sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 UUD '45,” kata Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Pasal 17 UUD '45, kementerian yang tidak bisa diubah adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Sementara kementerian yang diubah Jokowi salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.