Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan banyak nama calon menteri yang beredar di media tidak sesuai dengan dokumen Joko Widodo. KPK pun enggan mengomentari soal nama-nama calon menteri tersebut.
“Nama-nama yang beredar itu bukan dari KPK. Itu hanya spekulasi, dan nama-nama itu banyak yang salah,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Jakarta, Rabu petang (22/10).
Mengenai pernyataan Jokowi bahwa ada delapan nama calon menterinya yang tak direstui KPK, Abraham bungkam. “Itu kata Presiden, bukan kata KPK,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abraham menegaskan KPK benar-benar menjaga rahasia mengenai para calon menteri Jokowi. Tak ada sedikitpun informasi yang keluar dari KPK mengenai siapa-siapa saja calon menteri, selain “ada catatan khusus bagi nama yang bermasalah.”
KPK menandai beberapa nama calon menteri Jokowi dengan warna merah dan kuning. Calon menteri yang diberi tanda merah dicoret dari daftar karena berpotensi tinggi tertangkap dalam kasus korupsi. Sementara calon menteri yang diberi tanda kuning masih berpeluang menjadi menteri. Mereka ini kurang berisiko terjerat korupsi, namun pernah diadukan oleh masyarakat.
KPK menyatakan pembicaraan soal nama menteri dilakukan tertutup antara Jokowi dan pimpinan KPK. “Jokowi tidak didampingi tim transisi. Begitu pula pimpinan KPK tidak melibatkan pejabat struktural,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (22/10), Jokowi mengatakan ada sejumlah calon menterinya yang tak direstui KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” kata Jokowi.
Kedelapan nama itu telah ditarik Jokowi dan diganti oleh nama-nama lain yang berasal dari daftar yang sama, maupun dari luar daftar itu. Jokowi mengatakan tak mau salah dalam memilih menteri.
“Saya akan secepatnya menyampaikan mengenai kabinet. Mau saya kerja cepat. Tapi kalau keliru bagaimana? Cepat tapi benar, gitu loh,” kata dia.
Jokowi yang semalam dikabarkan akan mengumumkan kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ternyata tak datang ke Priok. “Tidak jadi,” kata Rhina, pegawai Biro Pers Kepresidenan, di Tanjung Priok.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk bersabar karena kabinet baru akan diumumkan dalam satu-dua hari ini. “Bekerja lima tahun harus hati-hati. Harus cari orang-orang bagus dan bebas masalah,” kata JK.