Kalla Sebut Pengumuman Kabinet Tak Tunggu DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pengumuman kabinet tidak perlu menunggu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atas perubahan nomenklatur kementerian. Tanpa menyebut spesifik kapan pengumuman kabinet akan dilakukan, Kalla mengatakan menteri-menteri baru akan dilantik Senin pekan depan (27/10).

“Tidak menunggu DPR karena perubahan (kementerian) tidak terlalu banyak, tidak fundamental. Hanya ada penggabungan badan kementerian sedikit,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/10).

Berdasarkan penafsiran Kalla, hal yang perlu dibahas di DPR adalah apabila ada kementerian yang menurut undang-undang tidak boleh diubah, lantas diubah. Misalnya kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan kementerian keuangan.

Dalam surat Presiden Joko Widodo ke DPR, Rabu (22/10), ada enam perubahan nomenklatur yang diajukan. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabungkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja.

Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ristek menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah; serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Keempat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kelima, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal berubah nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Keenam, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat berubah nama menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kalla belum tahu persis kapan kabinet akan diumumkan. “Sebelum Senin. Senin pelantikan (menteri) karena Sabtu-Minggu libur. Jadi kalian tunggu saja,” ujar dia.

Sementara itu, Jokowi dalam konferensi persnya di Istana semalam (23/10) justru mengatakan pengumuman kabinet menunggu pertimbangan DPR. “Kalau di sana (DPR) cepat (memberi pertimbangan), di sini juga cepat (mengumumkan kabinet),” kata dia.

Jokowi mengirimkan surat permohonan pertimbangan ke DPR pada Rabu (22/10). Dalam surat itu, Jokowi merinci kementerian apa saja yang ia pisahkan dan gabungkan. Berdasarkan perubahan nomenklatur kementerian itu, akan ada pos-pos menteri baru yang dibuat Jokowi.

Berdasarkan UU Kementerian Negara, perubahan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. Dewan diberikan waktu selambatnya tujuh hari sejak surat presiden diterima untuk memberikan pertimbangan. Apabila dalam waktu tujuh hari kerja pertimbangan belum disampaikan, maka DPR dianggap sudah memberikan pertimbangan.

Secara terpisah, Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini mengatakan Jokowi amat memperhatikan pendapat DPR. “Ada etika yang harus dipenuhi. Meski itu hanya pertimbangan, bukan persetujuan, namun harus kami jalankan (tunggu) karena Presiden Jokowi menghormati institusi DPR,” kata Hasto.

Sementara dari gedung parlemen, pimpinan DPR menargetkan pembahasan surat Jokowi soal perubahan nomeklatur kementerian akan rampung malam ini juga. “Kami kebut. Mudah-mudahan selesai malam ini. Kalau sudah selesai, akan segera kami sampaikan kepada Presiden supaya tidak ada kendala dalam menyampaikan susunan kabinetnya,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.