KABINET JOKOWI
Sudirman Janjikan Transparansi di ESDM
CNN Indonesia
Minggu, 26 Okt 2014 21:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Sudirman Said berjanji akan bekerja secara transparan dan akuntabel mengurus sektor ESDM Indonesia. Untuk itu, mantan Direktur Utama PT Pindad ini akan melakukan banyak pembenahan di tubuh Kementerian ESDM.
"Kepercayaan publik ini akan saya balas dengan pengelolaan ESDM yang profesional dan transparan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah memberi kepercayaan,” ujar Sudirman di Jakarta, Minggu (26/10).
Kedepan, kata Sudirman, dirinya akan memprioritaskan sejumlah program demi menyiasati krisis energi di Indonesia. Walau begitu, dia masih belum mau menjelaskan mengenai program mana saja yang menjadi prioritas. "Kita harus bersiap menghadapi krisis energi dan saya menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan ini bukanlah tugas ringan," katanya.
Dengan hanya memproduksi minyak sekitar 788 ribu barel per hari (BPH), Indonesia mengalami defisit minyak sebanyak 720 ribu BPH lantaran angka konsumsi BBM nasional mencapai 1,5 juta BPH. Selain itu, tidak tercapainya target pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 Megawatt (MW) dalam Fast Track Program tahap II juga akan menjadikan Indonesia krisis listrik pada 2020 mendatang.
"Kepercayaan publik ini akan saya balas dengan pengelolaan ESDM yang profesional dan transparan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah memberi kepercayaan,” ujar Sudirman di Jakarta, Minggu (26/10).
Kedepan, kata Sudirman, dirinya akan memprioritaskan sejumlah program demi menyiasati krisis energi di Indonesia. Walau begitu, dia masih belum mau menjelaskan mengenai program mana saja yang menjadi prioritas. "Kita harus bersiap menghadapi krisis energi dan saya menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan ini bukanlah tugas ringan," katanya.
Dengan hanya memproduksi minyak sekitar 788 ribu barel per hari (BPH), Indonesia mengalami defisit minyak sebanyak 720 ribu BPH lantaran angka konsumsi BBM nasional mencapai 1,5 juta BPH. Selain itu, tidak tercapainya target pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 Megawatt (MW) dalam Fast Track Program tahap II juga akan menjadikan Indonesia krisis listrik pada 2020 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK