Bambang Brodjonegoro di Mata Ekonom UI

Jakarta, CNN Indonesia -- Bambang Brodjonegoro dianggap tepat menduduki posisi Menteri Keuangan Republik Indonesia berbekal jabatan Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang diemban sebelumnya.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Sonny Harry B. Harmadi berpendapat kemungkinan besar alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bambang sebagai Menteri Keuangan karena dia paham akan peta-peta kritis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jokowi memiliki banyak sekali program-program besar, sehingga dibutuhkan seseorang yang cakap untuk mengetahui kelemahan-kelemahan APBN agar bisa disiasati dengan alokasi anggaran yang tepat," ujar Sonny kepada CNN Indonesia, Minggu (26/10).

Sonny mengatakan meskipun Bambang tidak memiliki latar belakang di bidang fiskal, namun karakteristiknya dianggap tepat untuk memimpin Kementerian Keuangan. "Saya pernah satu tim Ekonomi Regional dengan Pak Bambang pada suatu kesempatan dan kesan saya terhadap beliau adalah tegas dan pastinya berani mengambil keputusan. Selain itu, rekam jejak beliau di BKF juga tentu berkontribusi bagi penunjukkannya sebagai Menteri Keuangan" kata Sonny.

Menurut Sonny salah satu tantangan terberat Menteri Keuangan adalah berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didominasi oleh koalisi oposisi. Kondisi tersebut diprediksi akan memperlemah pelaksanaan beberapa mega proyek infrastruktur Pemerintahan Jokowi. Namun, selama pemerintah mampu menjelaskan proyek-proyeknya secara logis dan rasional, Sonny menilai tak akan ada resistensi dari DPR mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

"Tetapi harus disadari bahwa ruang fiskal kita terbatas sedangkan biaya untuk infrastruktur cukup besar dan membutuhkan modal banyak. Maka dari itu, penggunaan APBN perlu hati-hati" tambah Sonny.

Lebih lanjut, Sonny menilai Bambang memiliki dua pekerjaan rumah yang perlu diprioritaskan yaitu implikasi pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak terhadap kesehatan keuangan Indonesia serta bagaimana menciptakan insentif fiskal bagi pelaksanaan proyek Public Private Partnership (PPP) bidang infrastruktur.