Soal BBM, Jokowi dan Ketua PDIP Berseberangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kemungkinan besar direalisasikan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ternyata tidak sejalan dengan sikap pentolan partai pengusung pemerintah, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Energi dan Sumber Daya Alam Effendi Simbolon menolak kenaikan itu.

Meski begitu, Effendi mengatakan hingga saat ini partai banteng belum menentukan sikap soal rencana kenaikan BBM, apakah akan setuju atau tidak. Munculnya nama-nama menteri yang tidak familiar, dari kacamata PDI Perjuangan, dianggap menjadi salah satu alasan kuat mengambil langkah wait and see.

“Wong menterinya saja bermasalah. Siapa Sudirman Said, Rini Soemarno, siapa Menkoekuin? Apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi?" kata Effendi ditemui di komplek parlemen, Senayan, Selasa (4/11).

Effendi mengatakan, terkait harga keekonomian BBM pemerintahan Jokowi tidak ada bedanya dengan pemerintahan seblumnya. “Menterinya belum (kerja) apa-apa, Petral belum dibubarkan, jadi untuk apa pemerintahan Jokowi? SBY saja dilanjutkan,” paparnya.

Saat ditanyakan apakah sudah ada komunikasi yang terjadi antara Presiden Jokowi dan DPP PDI Perjuanganan mengenai rencana kenaikan BBM ini, Effendi belum mengetahuinya. Namun secara tegas, Effendi menolak kenaikan harga BBM. “Pokoknya saya tidak setuju saja."